KPK Terima Vonis PT NKE

Fachri Audhia Hafiez    •    Jumat, 11 Jan 2019 16:57 WIB
kasus korupsi
KPK Terima Vonis PT NKE
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan yang dijatuhkan pada PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE). Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti Rp85,497 miliar.

"Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa PT DGI (Duta Graha Indah) yang telah berubah nama menjadi PT NKE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Secara prinsip, terang Febri, fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang telah diajukan KPK dipandang telah dikabulkan majelis hakim. Meski ada beberapa perbedaan terkait dengan lama waktu pencabutan hak lelang pemerintah.

Dalam penghukuman terhadap korporasi, lanjut Febri, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan hukuman pencabutan hak ikut lelang jangan sampai mematikan korporasi. Karena berdampak kepada para karyawan perusahaan yang dapat kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

"Terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah selama enam bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing," ujar Febri.

Baca: PT NKE Divonis Denda Rp700 Juta

Di sisi lain, KPK juga telah memerinci terkait dengan hukuman membayar uang pengganti Rp85,49 miliar. Pertama, Keuntungan yang diperoleh DGI dari delapan proyek yang dikerjakan Rp240,098 miliar.

Kedua, nilai yang telah disetor ke kas negara sebagai eksekusi putusan dengan terpidana Dudung Purwadi dalam proyek Wisma Atlet dan Udayana, senilai Rp51,36 miliar.

Ketiga, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT DGI Rp35,73 miliar. Terakhir, fee yang telah diserahkan ke Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin senilai Rp67,51 miliar.

"Nilai Rp85,49 Milyar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK," tegas Febri.

KPK berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi korporasi lain, agar tidak melakukan korupsi pada proyek pemerintah, suap dalam proses perizinan, ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain.

"Sangat penting artinya bagi para pelaku usaha agar membangun lingkungan pengendalian atau pencegahan korupsi di perusahaan masing-masing. Apalagi, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi," ujar Febri.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Pasal 4 ayat 2 huruf c disebutkan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat 1.

Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan direktur utamanya, Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa juga diduga terlibat.

Hakim menyatakan PT NKE melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(YDH)