Guru Besar IPB Digugat Perusahaan Pembakar Lahan

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 08 Oct 2018 15:55 WIB
kebakaran lahankebakaran lahan dan hutan
Guru Besar IPB Digugat Perusahaan Pembakar Lahan
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani (tengah). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Guru Besar bidang Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo digugat PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) ke pengadilan. Gugatan menyangkut keterangan Bambang sebagai saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.000 hektare di areal milik PT JJP.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani memastikan bakal membela Bambang. Gugatan perdata yang diajukan PT JJP di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong terhadap Bambang dianggap sebagai upaya pelemahan secara sistematis terhadap keadilan lingkungan.

"Kami akan menyiapkan tim bantuan hukum dari KLHK, kami akan koordinasi dengan banyak pihak," kata Rasio Ridho saat menggelar konfrensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.

Menurut dia, gugatan itu adalah ancaman serius bagi KLHK. Pasalnya, keberhasilan penegakan hukum karhutla tidak terlepas dari dukungan ilmiah dari para ahli dan akademisi.

"Kita memiliki banyak akademisi lingkungan hidup dan kehutanan, akan tetapi hanya sedikit akademisi yang mau dan berani memberikan keterangan ahli di persidangan untuk membela kepentingan rakyat korban karhutla," ujar Ridho.

Ridho menegaskan bakal melawan gugatan itu sesuai Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU itu menyebutkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

"Serta Pasal 76 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan," lanjut Ridho.

Baca: Tiga Hektare Lahan di Majene Terbakar

PT JJP telah dihukum bersalah lantaran membakar lahan gambut seluas 1.000 hektare di Rokan Hilir, Riau. Untuk kasus perorangan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menghukum 4 tahun penjara dan denda Rp3 miliar kepada Kepala Kebun PT JJP Kisman Vitoni Immanuel Siboro.

Untuk kasus korporasi, Direktur Halim Gozali berdasarkan PN Rokan Hilir dihukum dengan membayar denda Rp1 miliar. Di tingkat kasasi Perdata, Mahkamah Agung menyatakan PT JJP melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi serta biaya pemulihan Rp491,03 miliar.

Di pihak lain, PT JJP dalam gugatannya meminta PN Cibinong menyatakan Bambang Hero telah melawan hukum. Surat keterangan ahli kebakaran dan lahan yang disusun Bambang Hero dianggap cacat hukum, tak punya kekuatan pembuktian, serta batal demi hukum. 




(OGI)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

36 minutes Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA