Perppu Ormas Bukan Cara Orde Baru

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 18 Jul 2017 01:35 WIB
perppu pembubaran ormas
Perppu Ormas Bukan Cara Orde Baru
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. MTVN/M Sholahadhin Azhar.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pernyataan sebagian pihak yang mendiskreditkan pemerintah atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas), harus dikoreksi. Terutama yang memberi label orde baru.

"Jangan teriak-teriak pemerintah seperti orde baru, saya kan pernah di sana. Kalau dengan cara-cara yang dulu ya lebih gampang. Tapi ini kan demokratis," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Senin 17 Juli 2017.

Beradasarkan aturan anyar ini, ormas yang tak terima dibubarkan bisa mengajukan praperadilan.  Bedanya ketika  UU Nomor 17 Tahun 2013 soal ormas, organisasi 'bertarung' dengan pemerintah saat proses pembubaran, namun di Perppu kali ini opsi tersebut hanya bisa dilakukan setelah pembubaran, melalui Mahkamah Agung.

Wiranto juga menjelaskan, tak ada unsur otoriter seperti ketika orde baru dalam aturan itu, yang ada pemerintah hanya mengembalikan marwah instansi penerbit izin ormas. Seperti seharusnya, ada asas contrario actus yang harus dipegang teguh, yakni pemberi izin pembentukan ormas bisa berlaku sebagai pembubar ormas.

"Itu hukum universal, siapa yang mengeluarkan izin, dia yang berhak mencabut izin. Tatkala organisasi mengingkari komitmen dari awal," kata Wiranto.

Mekanisme pembubaran ormas di UU lama juga memenuhi unsur kegentingan diterbitkannya Perppu ormas. Mengingat, perlu waktu tak sedikit menjalankan proses hukum di pengadilan.

Di UU Nomor 17 Tahun 2013, proses peradilan diatur selama 60 hari, itu masih di tingkat permulaan. Sementara aturan itu memungkinkan pihak yang tak setuju bisa mengajukan banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali di tingkat selanjutnya.

Lebih lanjut Wiranto meyakinkan semua pihak bahwa Perppu adalah kerja nyata dari pemerintah. Sama sekali tidak dimaksudkan mengambil untung dari regulasi ini.

"Pokoknya anda percaya bahwa ini maksud baik pemerintah untuk menyelamatkan negara. Bukan akal-akalan pemerintah untuk dapat untung dari ini. Kalau mau untung ya diam saja," pungkasnya.


(DRI)