Ada Intervensi Kakanwil DJP Jakarta dalam Masalah Pajak PT Eka Prima

Surya Perkasa    •    Rabu, 17 May 2017 17:47 WIB
ott pejabat ditjen pajak
Ada Intervensi Kakanwil DJP Jakarta dalam Masalah Pajak PT Eka Prima
Terdakwa mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno menjalani sidang kasus suap pajak, Rabu (10/5/2017). Foto: MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv disebut berperan dalam penanganan masalah pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia (EKP). Dia memerintahkan pencabutan pengusaha kena pajak (PKP) bermasalah dibatalkan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam Kalibata Johnny Sirait mengaku tengah menangani sejumlah perusahaan dengan pajak bermasalah. Salah satunya PT EKP.

PT EKP yang dipimpin oleh Ramapanicker Rajamohanan Nair memiliki tunggakan pajak sebesar Rp78 miliar. Perusahaan tersebut rencananya akan dibidik petugas pajak.

Karena tidak mengikuti pengampunan pajak (tax amnesty), PKP PT EKP dicabut. Bukti permulaan (Bukper) masalah pajak PT EKP diterbitkan pada 26 Oktober 2017.

Namun, pada 4 November, Haniv memerintahkan Johnny untuk membatalkan pencabutan PKP seluruh perusahaan yang dibidik.

"Pada rapat 3 Oktober 2016, ada dua direktorat dan Kakanwil. Hasil notulen itu tidak ada pembatalan pencabutan PKP," kata Johnny dalam persidangan perkara dugaan suap pajak PT EKP dengan terdakwa Handang Soekarno, Rabu 17 Mei 2017.

Johnny mengaku perintah pembatalan pencabutan PKP PT EKP disampaikan lewat telepon tanpa alasan jelas. Johnny mengaku mempertanyakan keputusan ini.

"Saya jawab, kemarin baru rapat. Tapi, saya dibilang main di dua kaki, nah saya bingung juga jawabnya," beber Johnny.

Alasan pembatalan pencabutan PKP ini baru diterimanya pada 7 November 2016. Itupun diketahuinya setelah bertemu Dirjen Perpajakan Ken Dwijugiasteadi dan diperlihatkan surat dari Haniv sebagai Kakanwil DJP Jakarta Khusus.

Tidak ada perintah spesifik untuk melenggangkan masalah pajak PT EKP. Namun dia mengakui sempat ditemui Wahono Saputro, Kepala Bidang Pemeriksaan Penaguhan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

"Pak Wahono itu orang kepercayaan Pak Haniv. Saya ditemui dan bahas soal pajak PT EK Prima ini," kata Johnny.

Dalam dakwaan, Handang sempat berkomunikasi dengan Wahono. Komunikasi ini setelah Rajamohanan mengadu ke Wahono setelah menerima pemberitahuan pemeriksaan. Penyidik mengantongi bukti pembicaraan Handang-Wahono soal Bukti Permulaan yang dikeluarkan oleh KKP PMA Enam.

"Itu gara-gara Kakap 6 mengadu ke Dirjen usul Bukper tidak direspon."

"PMA 6 bikin pusing boss.." tulis Wahono lewat pesan WhatsApp. Handang menjawab, "Nanti pelan-pelan juga selesai Om. Aku redam orangnya dulu om,"

Setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 21 November 2017, Johnny dimutasi ke daerah.


(TRK)