Hak Angket Jadi Senjata Pamungkas DPR Gembosi KPK

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 21 Apr 2017 18:17 WIB
korupsi e-ktp
Hak Angket Jadi Senjata Pamungkas DPR Gembosi KPK
Miryam S. Haryani. Foto: Antara/Aprilio Akbar

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani sesuai permintaan Komisi III DPR.

"Saya kira KPK sudah menyampaikan sikap di RDP (rapat dengar pendapat), kami tidak bisa buka bukti-bukti rekaman BAP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 21 April 2017.

Penolakan ini, kata Febri, dilakukan karena KPK tengah menyidik kasus megakorupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Setelah mendakwa dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, KPK juga menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Miryam sebagai tersangka. 

Miryam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam kasus KTP-el. "Jika (BAP) itu dibuka, ada risiko kasus ini akan terhambat," kata Febri.

Febri mengatakan, jika upaya hak angket dibiarkan, ke depan DPR akan menggunakan cara serupa untuk menjegal setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Artinya, ada potensi pemberantasan korupsi tak akan pernah tuntas," ujarnya.



Komisi III DPR mengajukan hak angket agar KPK membuka BAP Miryam. Komisi III menilai BAP yang dikeluarkan untuk Miryam rapuh.

"Alasannya tak kuat, makanya kami memutuskan menggunakan itu (hak angket)," ujar Wakil Ketua Komisi III dari Benny K. Harman.

Dalam RDP Komisi III dengan KPK, Selasa 11 April lalu, Komisi III memutuskan menggunakan hak angket. Keputusan itu digulirkan karena KPK menolak mengakomodasi poin keempat pada simpulan RDP, yakni permintaan membuka rekaman BAP Miryam.

 


(UWA)