Kejagung Masih Cari Laporan TPF Kasus Munir

Lukman Diah Sari    •    Senin, 17 Oct 2016 13:22 WIB
kasus munir
Kejagung Masih Cari Laporan TPF Kasus Munir
Ilustrasi--MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung kembali didesak untuk mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Munir meninggal dalam pesawat ketika dalam penerbangan ke Belanda, 12 tahun silam.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum M. Rum mengatakan, hingga kini Kejagung belum mendapat salinan surat rekomendasi Tim Pencari Fakta Kasus Munir. "Sudah ada dari Kejaksaan untuk menghubungi anggota TPF," kata Rum kepada Metrotvnews.com, Senin (17/10/2016).

Rum belum bisa memastikan kapan surat rekomendasi TPF Munir bisa diselesaikan maupun diungkap. Pasalnya, kata dia, pihaknya masih mencari surat rekomendasi tersebut. "Kita sekarang ini masih mencari hasil laporannya itu. Kita cari saja, tapi intinya kita sudah berusaha ya," ucapnya.


Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/9). --MI/Galih Pradipta


Intinya, ungkap Rum, Kejaksaan Agung siap melaksanakan titah Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut. "Tapi kita intinya siap melaksanakan perintah Presiden. Sekarang kita masih cari hasil laporannya itu," tegas dia.

Baca: Pemerintah Harus Cari Dokumen TPF yang Resmi

Munir Said Thalib maninggal pada 7 September 2004 di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G saat terbang menuju Amsterdam, Belanda, untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Utrecht. Pada 12 November 2004, Kepolisian Belanda menemukan jejak arsenik di tubuh Munir.

Pada 20 Desember 2005, pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Pollycarpus dibebaskan pada November 2014, setelah menjalani delapan tahun penjara dan dipotong dengan remisi.

Pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn) Muchdi Pr ditangkap dengan dugaan menjadi otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun, pada 31 Desember 2008, Muchdi divonis bebas. Vonis kontroversial ini membuat 3 hakim yang mengadili diperiksa. Hingga kini belum diketahui siapa yang menjadi otak utama pembunuh aktivis HAM itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan penelusuran keberadaan laporan akhir penyelidikan TPF kasus kematian Munir. Yasonna menegaskan, pemerintah memiliki komitmen menyelesaikan masalah ini.

"Biar Jaksa Agung yang menelusuri," kata Yasonna di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Oktober.

Pemerintah akan berusah mencari laporan yang tak tahu rimbanya itu. Tim TPF telah menyerahkan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2005. Tapi, Kementerian Sekretaris Negara mengaku tak memiliki catatan masuknya laporan itu. "Ini kita lihat nanti seperti apa, saya kira panjang sekali untuk follow up kehilangan," kata dia.

Ada banyak nama yang tercatat dalam laporan akhir itu. Namun, Yasonna enggan berspekulasi. Kata dia, pemerintah akan mempelajari kembali laporan akhir tersebut.




(YDH)