Eks Hakim Manado Diduga Gunakan Suap untuk Merenovasi Gedung Pengadilan

Damar Iradat    •    Kamis, 08 Mar 2018 00:21 WIB
ott kpk
Eks Hakim Manado Diduga Gunakan Suap untuk Merenovasi Gedung Pengadilan
Mantan Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1). (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Eks Hakim Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono diduga menerima sejumlah uang dari Politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha. Uang suap itu diduga kuat digunakan untuk membiayai renovasi gedung pengadilan demi memenuhi syarat akreditasi.

"Dari terdakwa menerangkan jika uang yang diterima, sebagian digunakan untuk memperbaiki ruangan-ruangan hakim, pengecatan, taman dan lain-lain," ujar Jaksa Ali Fikri seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.

Dalam sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa Sudiwardono, jaksa menghadirkan mantan panitera muda pada Pengadilan Tinggi Manado Deny Sumolang sebagai saksi. Deny sempat ditanya oleh tim kuasa hukum Sudiwardono soal kegiatan renovasi di Pengadilan Tinggi Manado.

(Baca juga: Politikus Golkar Didakwa Suap Hakim Tinggi Manado SGD120 Ribu)

Deny membenarkan soal renovasi gedung. Ia menjelaskan, hal itu terkait upaya pemenuhan syarat akreditasi pengadilan. Deny mengaku tak mengetahui soal pembiayaan renovasi tersebut. 

Sudiwardono kemudian menjelaskan jika uang perbaikan dan renovasi gedung sebagian berasal dari uang yang diberikan Aditya. Namun ia tidak merinci jumlah uang tersebut, dan baru akan menjelaskan lebih detail saat Sudiwardono diperiksa sebagai terdakwa di persidangan. 

(Baca juga: Panitera Mengaku Salah Tulis Status Penahanan Marlina Moha)

Sudiwardono sebelumnya didakwa menerima uang suap senilai SGD120 ribu dari Aditya Anugerah Moha. Uang itu diberikan agar Sudiwardono memutus bebas atas banding yang diajukan Marlina Moha Siahaan, ibu dari Aditya. 

Atas perbuatannya, Sudiwardono didakwa melanggar pasal 12 huruf a dan huruf c atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.


(HUS)