Eks Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur tak Merasa Rugikan Uang Negara

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 11 Oct 2017 14:42 WIB
kasus suap
Eks Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur tak Merasa Rugikan Uang Negara
Mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Dwi Widodo - MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdakwa kasus suap calling visa dan pembuatan paspor Dwi Widodo merasa tak pernah merugikan keuangan negara. Eks Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur itu mengaku dapat duit dari kebaikan orang yang dibantu.  

"Kalau uang pengganti kerugian negara, tentu sudah jelas awalnya uang negara yang mana yang dirugikan? Tentu ada yang diambil berdasarkan apa? berdasarkan mengambil uang kas atau apakah? kan begitu," kata Kuasa Hukum Dwi, Halim Darmawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Halim menyebut, selama melaksanakan tugas kliennya sama sekali tidak membuat kerugian negara. Dakwaan suap yang selama ini diberikan kepada Dwi dianggap tidak tepat.

"Uang yang diterima oleh pak Dwi Widodo itu semata-mata untuk membantu melakukan penitipan uang membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), bukan uang negara," ucap dia.

Halim menjelaskan uang yang diterima Dwi telah disetor sebagai uang PNBP. Sehingga, permohonan calling visa dapat dilakukan.

"Uang dari pemohon, ya disampaikanlah uang itu kepada PNBP. Berartikan tidak ada kerugian negara. Kan dibayar, kalau misalkan tidak dibayar, maka permohonan calling visa itu tidak dapat diambil oleh pihak pemohon," tutur dia.

(Baca juga: Mantan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Dituntut 5 Tahun Penjara)

Dia menegaskan tuntutan jaksa kepada kliennya terkait kerugian negara tidak berdasar. Sehingga, lanjut Halim, kliennya tidak mungkin untuk membayar uang pengganti.

"Kalau kelebihan (uang pemohon yang diberikan kepada Dwi) itu kan, namanya uang sukarela, tapi kan tidak dipaksa, tidak diminta, dan juga tidak harus dipastikan. Artinya dengan sukarela. Ya namanya adat ketimuran itu kan kalau orang sudah membantu, selayaknya bagaimana, toh kalau misalkan orang dikasih Rp100 atau Rp200 ribu itu kan hal-hal yang biasa," beber dia.

Halim menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya terhadap kliennya. Ia berharap majelis hakim memberikan putusan yang tepat dan adil dalam sidang vonis mendatang.

"Saya yakin dan percaya bahwa dalam memutus perkara ini hakim memutuskan dengan seadil-adilnya, apa yang dilihat secara bersama-sama penasihat hukum dan jaksa, kami semua, masyarakat, jangan sampai ada putusan itu yang tidak sesuai," kata dia.

Sebelumnya, Dwi dituntut lima tahun penjara. Dwi juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Dwi diganjar hukuman untuk membayar uang pengganti negara sebesar Rp535 juta dan 27.400 ringgit Malaysia. Uang ganti rugi itu sesuai dengan total harta yang diperoleh dari tindakan korupsinya.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi," kata Jaksa Arif Suhermanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.




(REN)