Dua Acuan KY untuk Memeriksa Hakim Cepi

M Sholahadhin Azhar    •    Rabu, 11 Oct 2017 06:37 WIB
setya novanto
Dua Acuan KY untuk Memeriksa Hakim Cepi
Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang vonis praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto: MI/Bary Fathahilah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) terhadap Hakim Cepi Iskandar masih tahap pengkajian. Juru Bicara KY Farid Wajdi menyebut ada dua aspek yang menjadi dasar pendalaman dari persoalan ini.

"Selain analisis atas pemantauan persidangan oleh KY juga berkaitan hal tersebut juga ada laporan dari masyarakat," kata Farid kepada Metrotvnews.com, Selasa 10 Oktober 2017.

Posisi KY tengah mengkaji pantauan persidangan yang dipimpin Cepi Cepi dan menganalisa laporan masyarakat. Farid menyebut proses itu perlu dilakukan supaya pemeriksaan berimbang, dan dari segala sisi. Sehingga komisioner yang mengawasi kode etik hakim bisa menakar sesuai realita yang terjadi.

Prinsipnya, kata dia, KY ingin menelisik terkait perilaku haki Cepi Iskandar, baik dalam kedinasan maupun kedinasan. Dari situ baru bisa dikomparasi dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Apakah Hakim ketika berperilaku baik dalam kedinasan maupun nonkedinasan ada atau tidak melakukan pelanggaran terhadal 10 Butir Prinsip KEPPH," tandas Farid.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Cepi Iskandar bisa diganjar mutasi jabatan. Contohnya seperti Hakim Suko Harsono yang disoal ketika memenangkan Chevron dalam praperadilan. Namun, Kejaksaan Agung sebagai termohon mengadukan Hakim Suko ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Suko dinilai melampaui kewenangan dalam memutus praperadilan pada perkara tersebut. Sebab, penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek praperadilan, sebagaimana diatur KUHAP.

Atas dasar itu, ICW bersama organisasi lain yang tergabung di koalisi masyarakat sipil antikorupsi memandang Hakim Cepi patut diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung direkomendasikan segera memanggil dan memeriksa Cepi Iskandar, atau saksi-saksi yang relevan atas dugaan pelanggaran tersebut.

"Lalu menindak tegas Cepi Iskandar jika setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan pelanggaran kode etik hakim," tegas Kurnia.

 


(SCI)