Belum Semua Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Lapor LHKPN

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 16 Mar 2018 13:03 WIB
kpklhkpn
Belum Semua Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Lapor LHKPN
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Sebanyak 13 calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat kurang patuh melaporkan harta kekayaannya. Padahal, sebagai pejabat atau penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi acch.kpk.go.id, 10 nama calon yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan--tiga dari Polri, tujuh dari Kejagung-- belum semuanya melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Dari tiga nama calon Polri, tercatat hanya Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli yang sudah melaporkan harta kekayaan. Dia terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2002 silam.

Sedangkan, dua calon lain yaitu Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigjen Toni Harmanto serta Perwira Menengah SSDM Polri dan Tata Ruang dengan penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani sama sekali tidak memiliki LHKPN.

Sementara, lima calon dari Kejagung sebagian calon telah melaporkan harta kekayaannya, namun laporan harta kekayaan itu sudah lama dilaporkan atau belum diperbarui. Masing-masing laporan itu antara lain, Feri Wibisono selaku Staf Ahli Jaksa sekaligus mantan Direktur Penuntutan KPK terakhir melaporkan pada 11 Desember 2015 dengan total kekayaan Rp2,9 miliar. 

Kemudian, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Wisnu Baroto terakhir melaporkan pada 17 Oktober 2011, dengan total harta Rp866 juta; Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung Heffinur terakhir malapor pada 26 Februari 2014. Dalam LHKPN itu, Wisnu tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp3,5 miliar.

(Baca juga: KPK Pertimbangkan Temuan ICW)

Selanjutnya, Jaksa Tua Rinkes Silalahi tercatat terakhir melaporkan hartanya pada 15 November 2007, saat masih menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kendal. Total harta kekayaan Rinkes mencapai Rp2,3 miliar.

Terakhir Kepala Kejaksaan Negeri Malang Witono melaporkan kekayaannya saat menjadi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pada 10 Agustus 2010. Dia memiliki kekayaan sekitar Rp629 juta.

Lalu, dua nama lain yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Fadil Zumhana dan Inspektur Muda Intelijen dan Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Pengawas Oktovianus tercatat sama sekali belum melaporkan LHKPN.

Sementara untuk tiga nama calon Dirdik yang diajukan, hanya Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Djoko Poerwanto yang melapor LHKPN. Dia terakhir melaporkan hartanya pada 4 November 2015, dengan kekayaan Rp244,5 juta.

Sedangkan dua nama lain, Kombes Edy Supriyadi dan Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo tidak ditemukan laporan harta kekayaannya.

(Baca juga: 13 Nama Calon Deputi dan Dirdik Dianggap belum Layak)

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, ketidakpatuhan para calon untuk melaporkan harta kekayaannya akan menjadi pertimbangan lembaganya untuk menyeleksi calon yang layak mengisi dua posisi penting tersebut.

"Untuk data LHKPN data-datanya ada pada KPK kita lihat kepatuhannya bagaimana misalnya saat baru menjabat lapor atau tidak setelah menduduki jabatan baru lapor atau tidak kita lihat juga kewajaran kekayaan kalau memang sudah pernah melapor itu bagian dari background check yang kita lakukan," kata Febri saat dikonfirmasi.

Febri memastikan seleksi Deputi Penindakan dan Dirdik KPK dilakukan secara terbuka. Bahkan laporan atau temuan, termasuk prestasi para calon dalam pemberantasan korupsi selama berkarier akan jadi penilaian khusus pihak internal KPK.

"Kita lihat dari aspek integritasnya bagaimana kompetensi ini juga menyangkut pengalaman tugas sebelumnya apa mungkin seseorang menduduki jabatan di bidang penindakan kalau tidak akrab dengan penaganan kasus korupsi," pungkas Febri.

(Baca juga: KPK Ingin Deputi Penindakan Tanpa Konflik Kepentingan)
 


(REN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA