Saksi Ahli HTI Sebut Perppu Ormas Multitafsir

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 15 Feb 2018 12:26 WIB
pembubaran hti
Saksi Ahli HTI Sebut Perppu Ormas Multitafsir
Sidang mendengarkan saksi ahli HTI - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

Jakarta: Ahli hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Zainal Arifin menilai Pasal 59 Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila tidak jelas. Perppu dinilai tidak menjelaskan secara rinci paham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Pasal 59 itu menuai berbagai tafsir. Kalau melarang pasti harus jelas dengan apa yang dilarang. Kalau paham lainnya, siapa yang bisa menafsir paham lainnya," kata Zainal dalam sidang gugatan pembubaran HTi di PTUN, Pulo Gebang, Jakarta Utara, Kamis, 15 Februari 2018.

Pada UU Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila ialah ateisme, komunisme/marxisme-lenimisme. Kemudian, penjelasan itu diperluas dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dengan paham lain yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 juga dilarang. Berikut penjelasannya:

(Baca juga: Yusril Yakin HTI Menang di PTUN)

'Yang dimaksud dengan 'ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.'

Berdasarkan Perppu itu, pemerintah kemudian membubarkan HTI. Pasalnya, HTI dinilai memiliki paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, yakni paham khilafah.

Zainal memandang pemerintah tak bisa begitu saja menafsirkan paham khilafah bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah, kata dia, harus membuktikan paham tersebut memang bertentangan dengan Pancasila melalui jalur pengadilan.

"Kalau paham itu bertentangan dengan Pancasila diputuskan dulu khilafah bertentangan dengan Pancasila," tegas dia.

(Baca juga: Wayan Sudirta Tantang HTI Buktikan Pemerintah Salah)




(REN)