Mahyudin Heran Novanto Lebih Dulu jadi Tersangka

Faisal Abdalla    •    Kamis, 15 Mar 2018 20:15 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Mahyudin Heran Novanto Lebih Dulu jadi Tersangka
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin - Medcom.id/Dheri Agriesta.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan anggota Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar) penggarap proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el). Pasalnya Komisi dan Banggar dinilai lebih tahu dalam proses penganggaran proyek bernilai Rp5,8 triliun itu. 

Mahyudin mengatakan setiap proyek pemerintah akan dibicarakan terlebih dahulu oleh Komisi dan mitra pemerintah yang bersangkutan sebelum diusulkan anggarannya ke Banggar. Proyek KTP-el masuk dalam ranah Komisi II dari legislatif, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Pemerintah. 

"Jadi logikanya kalau memang harus diproses hukum karena ada pelanggaran, ya mestinya yang di Komisi, Banggar, dan Pemerintahnya dulu yang bertanggung jawab," kata Mahyudin usai bersaksi di persidangan kasus korupsi KTP-el, dengan terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Maret 2018. 

Mahyudin menilai KPK melompat terlalu jauh karena lebih dulu menetapkan Novanto sebagai terdakwa. Padahal saat proyek KTP-el bergulir, Novanto hanya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. 

(Baca juga: Mahyudin Mengakui Banyak Pengusaha Bertamu ke Novanto)

Fraksi, menurut Mahyudin, tak membahas permasalahan teknis proyek KTP-el. Komisi II, Pemerintah, dan Banggar adalah pihak-pihak yang ia nilai lebih mengetahui proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan proyek tersebut. 

"Ini masa langsung loncat ke fraksi? Kami (Fraksi Golkar) juga bukan fraksi yang paling besar saat itu. Hanya fraksi nomor dua. Ada banyak fraksi," tukas dia. 

Terkait dengan hal itu, Mahyudin meminta KPK segera mengusut dugaan keterlibatan anggota Komisi II, Banggar, dan Petinggi Kemendagri dalam proyek ini. Pasalnya hingga kini KPK belum juga menetapkan seorang pun dari Komisi II, Banggar, maupun Mendagri saat itu sebagai tersangka. 

"Sekarang saja menterinya (saat itu, Gamawan Fauzi) belum jadi tersangka. Dari pimpinan Banggar belum ada tersangka, dari pimpinan Komisi belum ada juga kan. Ini malah langsung loncat ke fraksi. Ya mestinya kalau mau dirunut dari situ dulu, karena mereka itu yang membahas teknis proyek ini," tukas Mahyudin. 

(Baca juga: Novanto Bantah Bersekongkol dengan Irvanto)






(REN)