KPK Periksa Empat Saksi Kasus BLBI

Damar Iradat    •    Kamis, 07 Dec 2017 11:37 WIB
kasus blbi
KPK Periksa Empat Saksi Kasus BLBI
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Samsul Bahri, Indrawarna Widjaja, dan Jusup Agus merupakan saksi dari pihak swasta, sedangkan Daud Diri merupakan staf Human Resources Operasional PT Gajah Tunggal.

"Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (bekas Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung)," kata juru bicaara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Desember 2017.

Syafruddin merupakan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Sebab, penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala BPPN.

Sebagai salah satu obligor, BDNI memiliki kewajiban sebesar Rp4,8 triliun. SKL dikeluarkan walau hasil restrukturisasi aset BDNI hanya sekitar Rp1,1 triliun.

BDNI merupakan salah satu yang mendapat pinjaman likuiditas Rp27,4 triliun dari dana BLBI. Surat lunas untuk BDNI diberikan setelah menyerahkan aset, di antaranya PT Dipasena (senilai Rp2,3 triliun), serta GT Petrochem dan GT Tire (senilai Rp1,83 triliun).

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menyelidiki penerbitan SKL untuk sejumlah penerima BLBI. BLBI digelontorkan untuk 48 bank yang likuiditasnya terganggu pascakrisis ekonomi 1998.

Bank Indonesia kemudian memberikan pinjaman mencapai Rp147,7 triliun. Namun, berdasarkan audit BPK, ada penyimpangan Rp138,4 triliun dari BLBI.

SKL BLBI dikeluarkan BPPN di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. SKL dikeluarkan karena banyak obligator yang menunggak pinjaman terjerat hukum.

SKL dikeluarkan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. SKL tersebut dipakai Kejaksaan Agung untuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sejumlah obligator bermasalah.


(OJE)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

12 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA