Petinggi PLN Batubara Diperiksa KPK

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 08 Aug 2018 12:39 WIB
ott kpkKorupsi PLTU Riau-1
Petinggi PLN Batubara Diperiksa KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah/Medcom.id/Fachri Audia Hafiez

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Operasi dan SDM PLN Batubara Djoko Martono. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek PLTU Riau-1.

‎"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk JBK (bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Agustus 2018.

KPK tengah mendalami dugaan kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait pembahasan proyek pembangunan PLTU Riau-I. Salah satunya terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Resources Limited menjadi anggota konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

PT PLN melalui anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) diduga menunjuk Blackgold Natural Resources Limited mengerjakan proyek PLTU Riau-I. PT China Huadian Engineering dan PT PLN Batubara juga terlibat dalam konsorsium.

Baca: Petinggi PT PJBI jadi Saksi Kasus PLTU Riau-1

KPK mengendus peran Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Menteri Sosial Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar, dan Dirut PLN Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini. Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat Eni dan Johannes yang berstatus tersangka dalam kasus ini.

Dari balik jeruji besi, Eni mengakui Sofyan dan Kotjo berperan sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen aset. Nilai aset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Proyek pembangunan PLTU Riau-I merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.‎

KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. ‎Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.

KPK mengamini membuka peluang menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi, kediaman Sofyan Basir, kantor pusat PLN, dan kantor PJB Investasi telah digeledah penyidik KPK‎.

KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat mengetahui suap di perusahaan pelat merah tersebut. Mereka ialah Idrus Marham, Sofyan Basir, sejumlah direksi PT PJB, dan direksi anak usahanya PT PJB Investasi.‎


(OJE)