KPK Perpanjang Masa Tahanan 10 Anggota DPRD Malang

Muhammad Al Hasan    •    Jumat, 13 Apr 2018 23:12 WIB
Korupsi APBD-P Malang
KPK Perpanjang Masa Tahanan 10 Anggota DPRD Malang
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan 10 tersangka anggota DPRD Malang. Masa penahanan kesepuluh tersangka kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 itu diperpanjang selama 40 hari ke depan.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 10 tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang  2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Kesepuluh anggota legislatif yang kembali mendekam di bui itu antara lain, Suprapto (SPT), HM Zainudin (MZN), Mohan Katelu (MKU), Salamet (SAL), Rahayu Sugiarti (RS), Heru Subiyanto (HS), Sukarno (SKO), H Abd Rachman (ABR), Yaqud Ananda Budban (YAB) dan Heri Pudji Utami (HPU).

Perpanjangan penanahan terhitung sejak 16 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018. Masa tahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

KPK menetapkan Wali Kota Malang Mochammad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2015. Anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain, HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astut, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Kemudian para anggota dewan, yakni, Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Ya'qud Ananda Budban serta Abdul Rachman.

Kasus suap ini merupakan hasil pengembangan kasus yang lebih dulu menjerat mantan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono. Mereka berdua kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur.


(JMS)