Hukuman Ramah Koruptor di UU Tipikor Harus Direvisi

Lukman Diah Sari    •    Minggu, 13 Aug 2017 17:59 WIB
korupsi
Hukuman Ramah Koruptor di UU Tipikor Harus Direvisi
Ilustrasi korupsi. MTVN/M Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mereka menilai sejumlah aturan menjadi lubang yang menyebabkan koruptor divonis ringan.
 
ICW menilai, jaksa cenderung menuntut dengan hukuman ringan. Akibatnya, vonis yang dijatuhkan hakim tak berat pula. Ini terkait dengan pengaturan hukuman minimal dalam Pasal 2 UU Tipikor dengan pidana penjara 4 tahun, dan Pasal 3 dengan hukuman pidana penjara minimal 1 tahun.

"Persoalan ada di sana. Kita sudah sampaikan dari 2014 kemarin, karena tren vonis ringan hasil dari UU Tipikor karena memberikan keleluasaan hakim memberikan batasan hukuman minimal," terang peneliti ICW Ardila Caesar di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus 2017.
 
ICW mendorong pemerintah seger merevisi UU Tipikor lantaran ada kesalahan kontruksi pasal dan  hukuman. Tak hanya itu, hakim katanya tak memiliki pedoman. Sehingga bila ditanya mengapa hakim memberi putusan ringan, di menyebut mayoritas pemegang palu keadilan hanya berdasar pada perasaan.
 
"Ketika ditanya mengapa 2 tahun, tak ada alasan yang tepat menjelaskan mengapa hanya dua tahun. Ketika memiliki pedoman pemidanaan, maka hakim akan lebih mudah memutuskan kira-kira kriterianya apa saja yang memberatkan," bebernya.
 
Tak hanya itu, dalam catatan ICW selama semester I 2017, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat korupsi dan selalu diberatkan dengan Pasal 2 UU PTPK dan mendapat hanya hukuman minimal. Dia menilai perlu ada pengkategorian hukuman agar jaksa maupun hakim tidak hanya memberi hukuman lepas makan.
 
"Walaupun jaksa sudah punya pedoman penuntutan, tapi sering kali jaksa tak gunakan itu. Langkah yang paling pasti adalah merevisi UU tipikor. Bukan mengecilkan keleluasaan hakim, tapi harus ada pengkategorian hukuman," tandasnya.
(SUR)