Kunjungan Pansus ke Safe House tanpa Izin KPK

Damar Iradat    •    Jumat, 11 Aug 2017 15:00 WIB
angket kpk
Kunjungan Pansus ke <i>Safe House</i> tanpa Izin KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kepergian Panitia Khusus Hak Angket ke safe house tanpa izin. Panitia juga tidak menginformasikan sesuatu ke KPK. 

"Tidak ada permintaan atau surat sama sekali yang kami terima terkait hal itu (kunjungan Pansus ke safe house)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Agustus 2017.

Febri meyebut, keberadaan safe house adalah bagian dari perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang diatur dalam undang-undang. Safe house bersifat rahasia, sehingga siapapun yang berkunjung harus dipertimbangkan lebih dulu. 

Namun demikian, tambah Febri, jika memang Pansus Hak Angket KPK tetap bersikeras mengunjungi safe house pihaknya mengaku tak khawatir. Sebab, semua tindakan yang dilakukan KPK sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, komisi antirasuah mengimbau semua pihak untuk bisa memahami kerja-kerja penegak hukum, khususnya yang bersifat tertutup. Jangan sampai, ada upaya-upaya di luar proses hukum yang dapat mengganggu penanganan perkara yang sedang terjadi.

Febri mengingatkan, jika kunjungan Pansus Hak Angket ke safe house terkait dengan perkara kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), tentu akan ada ancaman pidana yang menanti. "Jadi kita perlu saling menghormati dan menghargai institusi masing-masing," tutur dia.

Pansus Hak Angket KPK berencana mengunjungi dua lokasi safe house yang berada di Depok dan Kelapa Gading. Febri mengaku tidak mengetahui apakah safe house di Depok masih digunakan atau tidak.

(Baca juga: Pansus Angket Tidak Perlu Ributkan Safe House KPK)

Namun, dalam praktik yang dilakukan, KPK mempertimbangkan sejumlah hal ketika menentukan safe house.

Pertimbangan itu, kata dia, dari aspek keamanan, jaringan pihak yang mengancam, serta aspek teknis rumah yang digunakan dan juga aspek waktu.

"Jadi, tidak selamanya akan digunakan. Misalnya setahun, dua tahun, lima tahun, atau sifatnya permanen," ungkapnya. Akan tetapi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu jika safe house digunakan secara permanen, seperti di tengah jalan lokasi safe house diketahui.

"Artinya bukan rumah aman lagi," imbuh dia.

Febri juga mengklaim, selama ini keberadaan safe house sudah dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasalnya, kedua lembaga itu mendapat amanah dari undang-undang terkait hal tersebut.

"Dalam konteks tertentu koordinasi dan juga MoU kita lakukan dengan LPSK. Karena LPSK juga diberikan kewenangan menurut undang-undang yang berlaku tentu saja. Jadi, ini perlu dipahami sebagai sebuah upaya untuk membuat penegakan hukum lebih efektif agar saksi bisa bicara dengan sebenar-benarnya," pungkasnya.

Rencana kunjungan itu berawal dari pengakuan Niko Panji Tirtayasa alias Miko saat memenuhi panggilan Pansus di DPR. Miko mengaku disekap KPK di dua rumah terpisah, yakni di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Depok, Jawa Barat. Pansus tak lantas percaya terhadap pengakuan Miko.

Pansus Angket KPK mempertanyakan dasar KPK membuat safe house untuk Miko. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi menyebut, KPK tidak memiliki dasar apapun untuk mendirikan safe house. Pasalnya, kewenangan pendirian itu hanya ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).






(REN)