KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Miryam Hari Ini

Arga sumantri    •    Kamis, 18 May 2017 04:43 WIB
korupsi e-ktp
KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Miryam Hari Ini
Sidang Praperadilan Miryam S Haryani - MTVN/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyodorkan ahli untuk menguatkan argumentasinya di sidang praperadilan Miryam S Haryani. Sebanyak dua ahli disiapkan KPK untuk sidang lanjutan praperadilan Miryam, Kamis 18 Mei 2017.

"Kemungkinan dua orang ahli pidana. Akan menjelaskan terkait hukum materil dan formil ya," kata Anggota Biro Hukum KPK, Evi Laila Kholis usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2017.

Selain menghadirkan dua ahli, KPK juga bakal menyerahkan alat bukti lain. Namun, Evi belum merinci bukti lain yang dimaksud.

"Apakah nanti di persidangan akan menghadirkan alat bukti pemeriksaan ataupun BAP, nanti," ucap Evi.

Yang jelas, salah satu yang diserahkan KPK, kata dia, adalah BAP Miryam. BAP hanya meliputi proses penyelidikan sampai penyidikan dugaan kasus keterangan palsu yang disematkan pada Miryam.

"BAP Hanya ditunjukkan. Tapi bukan semua BAP, hanya BAP yang terkait dengan ungkapan Miryam," kata Evi.

Hakim tunggal praperadilan Miryam, Asiadi Sembiring menjadwalkan sidang pada Kamis, 18 Mei berlangsung pukul 10.00 WIB. Asiadi minta kedua pihak dapat datang tepat waktu.

Pada persidangan, Rabu 17 Mei, menghadirkan dua ahli hukum pidana, yakni Chairul Huda dan Mudzakkir. Keduanya merupakan ahli yang dihadirkan kubu Miryam.

Butuh sekitar lima jam bagi pengacara Miryam, KPK, dan Hakim tunggal Asiadi Sembiring buat membedah keterangan juga pendapat dua ahli ini. Chairul dan Mudzakkir menerangkan sejumlah hal berkaitan hukum acara pidana menyangkut perkara Miryam.

Sejumlah keterangan keduanya, hampir seragam. Misalnya, soal penerapan Pasal 22 UU Tipikor yang dinilai kurang tepat dan bukan wewenang KPK. Terlebih, pengusutan dilakukan saat perkara inti yang menyeret Miryam, yakni kasus korupsi e-KTP, masih bergulir di Pengadilan. Menurut keduanya juga, perkara dugaan keterangan palsu mestinya lebih dulu menunggu perintah majelis hakim dalam perkara inti.

KPK menyangka Miryam melanggar Pasal 22 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini diterapkan buntut dari pencabutan BAP Miryam saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.


(REN)