Menteri dari PKB Disebut Sering Bully Pimpinan BPK

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 28 Sep 2017 00:02 WIB
suap di bpk
Menteri dari PKB Disebut Sering <i>Bully</i> Pimpinan BPK
Rochmadi Saptogiri (tengah) meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan. (Foto: Antara/Makna Zaezar).

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota VII Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi mengaku sering di-bully sejumlah menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena bullying itu Eddy meminta auditor memberikan opini positif terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dua terdakwa pejabat Kemendes PDTT, Sugito dan Jarot Budi Prabowo. Dalam sidang, jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Eddy terkait konfirmasi penyidik tentang rekaman pembicaraannya dengan Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK.

"Kemudian Rochmadi melaporkan mengenai Kemendes yang seharusnya opini turun menjadi WDP. Tapi saya minta Ali Sadli jangan menurunkan opini, karena ada moral obligation.

Moral obligation yang saya maksud adalah, saat saya masuk di BPK, saya banyak memberikan opini disclaimer pada menteri yang berasal dari partai politik PKB, sehingga saya di-bully oleh menteri-menteri tersebut.

Sehingga saya merenung, dan pada akhirnya Ali Sadli menyampaikan bahwa nilai aset antara Kemendes dan DJKN belum clear. Saya berpesan, untuk opini WDP ini jangan pernah menerima apapun.

Saya berulang kali menyatakan bahwa saya tidak ada utang budi dengan Menteri Desa Marwan Jafar."


Setelah merunut isi BAP itu, Jaksa KPK M Takdir Suhan lantas menanyakan apa maksud dari semua perkataan Eddy tersebut. Mendapat pertanyaan itu, Eddy menjelaskan maksud dari perkataannya yang tercantum dalam BAP itu.

"Iya itu betul. Saya khawatir itu membabi buta, jadi saya kan jadi jelek. Tapi mohon maaf, saya berseloroh karena saya tidak tahu itu direkam," jawab dia.

Dalam kasus ini, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes Jarot Budi Prabowo didakwa menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK sebesar Rp240 juta.

Diduga uang diberikan agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Padahal dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan temuan hampir satu triliun yang belum bisa dipertanggungjawabkan.

 


(DHI)