PPATK Temukan 10 Bentuk Transaksi Mencurigakan di Pilkada 2017

Intan fauzi    •    Jumat, 14 Jul 2017 15:35 WIB
ppatkpilkada serentak
PPATK Temukan 10 Bentuk Transaksi Mencurigakan di Pilkada 2017
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin-- MI/PANCA SYURKANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan selama Pilkada 2017. Kepala PPATK Ki Agus Badaruddin menyebut transaksi dilakukan dalam 10 bentuk.

Menurut Agus, bentuk pertama terindikasi penggunaan perusahaan yang berafiliasi dengan calon kepala daerah untuk menampung dana hasil sumbangan pilkada. Nilainya lebih dari ketentuan mengenai batas sumbangan kampanye yang diperkenankan.

"Itu ada, kami menemukan lima individu," kata Agus kepada Metrotvnews.com, Jumat 14 Juli 2017.

Baca: Usut Dana Makar, Polisi Kerja Sama dengan PPATK

Kedua, ada indikasi penerimaan dana dari perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap hasil pilkada ke istri pemenang pilkada. PPATK menemukan dua individu dan dua korporasi yang terlibat.

"Ketiga indikasi penerimaan dana oleh calon kepala daerah dan sejumlah pihak yang tidak diketahui juntrungannya. Antara lainnya melalui setoran tunai. Kami menemukan lima individu yang melakukan transaksi tersebut," jelas Agus.

Keempat, adanya pencalonan kepala daerah dengan dana yang berasal dari pencairan kredit modal kerja yang diduga diperoleh dari tindak pidana perbankan.

Kelima, ada penerimaan setoran tunai oleh kandidat kepala daerah. Kemudian ada incumbent (petahana) yang membuka rekening penampungan untuk menerima setoran tunai dari berbagai pihak yang diduga untuk kepentingan kemenangan kembali.

"Ketujuh, pengurus partai menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana operasional, kegiatan, atau aktivitas partai dalam keikutsertaan pencalonan Bupati," ujar Agus.

Kedelapan, lanjut Agus, istri dari bupati terpilih membuka rekening di salah satu bank untuk menampung dana yang diduga dalam rangka pemilihan. Kesembilan, ada juga rekening calon bupati menerima dana dari perusahaan dan perorangan yang diduga untuk kepentingan pilkada.

"Kesepuluh, ada rekening kepala daerah mencalonkan diri kembali demi menerima dana yang diduga untuk kepentingan pilkada," ungkap Agus.


(YDH)