KPK Panggil Marisi Martondang

Surya Perkasa    •    Kamis, 27 Jul 2017 11:07 WIB
korupsi alat kesehatan
KPK Panggil Marisi Martondang
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang. Anak buah dari Muhammad Nazaruddin ini dipanggil penyidik untuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan korporasi PT Duta Graha Indonesia (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk PT DGI yang telah berubah menjadi PT NKE," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis 27 Juli 2017.
 
Marisi dipanggil untuk memberikan keterangan seputar proyek alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Bali. Proyek ini masuk dalam tahun anggaran 2009-2011 universitas ternama di Bali tersebut.

Baca: KPK Beberkan Pelanggaran PT DGI Hingga jadi Tersangka Korupsi

KPK resmi menahan Marisi Matondang, direktur utama PT Mahkota Negara anak perusahaan Permai Group milik mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pada 2 Maret 2017. Marisi ditahan terkait kasus yang juga menjerat PT DGI.
 
PT DGI merupakan korporasi yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka PT DGI merupakan pengembangan dari penyelidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI dan Marisi Matondang selaku Dirut PT Mahkota Negara.
 
KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat PT DGI. Proyek pembangunan rumah sakit tersebut memakan biaya Rp138 miliar. Dari penyelidikan awal yang dilakukan KPK, diduga terjadi kerugian keuangan negara Rp25 miliar dari proyek tersebut.

Baca: Bekas Perusahaan Sandiaga Jadi Tersangka Korupsi

PT DGI diduga ikut terlibat dalam penyimpangan proyek Alkes RS Universitas Udayana tersebut. Penyimpangan itu antara lain berupa rekayasa penyusunan HPS, rekayasa proses lelang atau tender dengan mengondisikan PT DGI sebagai pemenang tender, aliran dari PT DGI ke perusahaan lain, dan dari perusahaan mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia lelang.
 
PT DGI dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




(FZN)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

3 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA