Langkah Pengacara Novanto tak akan Hentikan Pengusutan Kasus KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 10:53 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Langkah Pengacara Novanto tak akan Hentikan Pengusutan Kasus KTP-el
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan semua tindak tanduk kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, tidak akan menghambat pengusutan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Lembaga Antikorupsi serius menuntaskan kasus megakorupsi yang menyeret Novanto.

"Sepanjang ada aturan hukumnya, tindakan yang dilakukan silakan saja. Kami pastikan hal itu tak akan memperlambat atau mengurangi keseriusan KPK menangani kasus KTP-el," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Perlawanan hukum kubu Novanto tidak berhenti di pelaporan dua pimpinan dan dua pejabat KPK ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Kemarin, Fredrich mewakili Novanto menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada dua pasal yang digugat Novanto: Pasal 46 ayat 1 dan 2, dan Pasal 12. Pasal 46 mengatur soal proses hukum di KPK yang dapat mengesampingkan aturan UU lain. Pasal 12 mengatur kewenangan KPK dalam menyadap hingga mencegah ke luar negeri.

Dalam gugatannya, Novanto menganggap kedua pasal itu mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945. Menanggapi hal itu, KPK dengan tegas menyatakan siap menghadapi gugatan Novanto.

"Kalaupun nanti ada persidangan di MK, dan KPK dipanggil oleh MK sebagai pihak terkait tentu akan kami hadapi," ungkap Febri.

Lembaga Antirasuah mempersilakan kubu Novanto mengajukan judicial review ke MK. Namun, menurut Febri, hukum acara dalam proses pidana jelas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam ranah politik di DPR.

Baca: KPK Dalami Laporan Dugaan Merintangi Penyidikan Pengacara Novanto

"Bagi KPK pegangan kami sederhana saja, ada di KUHAP, di KUHAP itu diatur kewajiban tersangka dan saksi datang dan ada banyak lagi kewenangan lain," ujar dia.

Febri pun menjelaskan semua proses hukum yang berjalan di KPK, termasuk pencegahan Novanto ke luar negeri sudah diatur dalam UU Tipikor dan UU KPK. "Jadi itulah pijakan KPK dan semacam pedoman bagi KPK dalam menangani kasus ini," pungkas Febri.




(OGI)