Wabendum Golkar: KPK tak Perlu Izin Presiden Memeriksa Novanto

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 16:46 WIB
korupsi e-ktp
Wabendum Golkar: KPK tak Perlu Izin Presiden Memeriksa Novanto
Wabendum Golkar Zulhendri Hasan/MTVN/Juven

Jakarta: Wakil Bendum Bidang Jasa Keuangan Perbankan Partai Golkar Zulhendri Hasan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu meminta izin Presiden Joko Widodo untuk memerika Ketua DPR RI Setya Novanto. KPK memiliki kewenangan memeriksa Novanto.

"Saya orang yang satu perspektif dengan teman-teman di KPK yang menyatakan tidak perlu izin Presiden," kata Zulhendri usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Zulhendri selaku pengacara sekaligus pemilik kantor hukum Zulhendri Hasan & Partners Law Firm menghormati pendapat lain yang menyatakan izin Presiden diperlukan. Bahkan, perdebatan dalam pelaksanaan peraturan UUD MD3 sah-sah saja.

"Tetapi saya tidak menyalahkan kalau ada yang berpikiran lain daripada teman-teman KPK," ucap dia.

Namun, Zulhendri menganggap dalil KPK harus mengantongi izin Presiden tidak tepat disampaikan Novanto. Ketua Umum Partai Golkar itu mesti hadir di pemeriksaan untuk menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga Antikorupsi.

"Kalau nanti setelah dibuktikan tidak berhasil berarti dia harus tunduk ke sini (datang memenuhi panggilan penyidik KPK)," pungkas dia.

Dia menegaskan, partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, termasuk penyidikan terhadap Novanto. Partai belambang pohon beringin mendukung penuh KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

"Partai Golkar mensupport upaya-upaya penegakan tindak pidana korupsi, tidak akan menghalang-halangi, tetapi kita menjunjung tinggi proses hukum itu ya," ucap dia.


(OJE)