Sembilan Gugatan Praperadilan Jonru

Arga sumantri    •    Senin, 13 Nov 2017 15:39 WIB
ujaran kebencian
Sembilan Gugatan Praperadilan Jonru
Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial, Jonru Ginting usai pemeriksaan pada 1 Oktober 2017 - ANT/Reno Esnir

Jakarta: Tersangka ujaran kebencian, Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menggugat kepolisian dan kejaksaan lewat jalur praperadilan. Ada sembilan tuntutan Jonru yang disampaikan kepada Hakim Tunggal Praperadilan, Lenny Wati Mulasimadhi.

Dalam pokok permohonannya, kubu Jonru meminta hakim praperadilan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan untuk seluruhnya.

Jonru juga meminta hakim menyatakan kasus batal demi hukum. Sebab, kubu Jonru menilai proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang disangka melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 huruf b angka 1 juncto pasal 16 Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tidak sah.

"Karena bukan dilaporkan oleh Komnas HAM," kata anggota tim penasehat hukum Jonru, Sulistyowati di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 November 2017.

Berikutnya, kubu Jonru meminta hakim menyatakan proses penyidikan kepolisian yang didasarkan laporan Polisi nomor LP/4153/VIII/2017/PMJ/DIT.Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2017, atas nama pelapor Muannas Al Aidid tidak sah. Hakim diminta memutus kasus tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kubu Jonru juga meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah. Sekaligus, meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 30 September 2017, dan surat perpanjangan penahanan pada 11 Oktober 2017, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

"Memerintahkan termohon I (polisi) melepaskan pemohon (Jonru) dari dalam tahanan," tuntut Sulistyowati.

Tim pengacara pegiat media sosial ini juga meminta hakim memerintahkan kepolisian mengembalikan barang sitaan. Tercatat dalam dalil permohonan, barang yang disita polisi dari Jonru antara lain, satu unit komputer jinjing merek Lenovo berikut pengisi daya, satu unit perangkat keras eksternal, dan satu buku berjudul '212'. 

"Memerintahkan termohon I (polisi) dan termohon II (jaksa) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Menghukum termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tambah dia. 

Sejatinya, dalam dalil permohonan, kubu Jonru juga mempersoalkan prosedur penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan kepolisian. Namun, poin itu tidak dicantumkan dalam dalil gugatan pokok perkara praperadilan. Padahal, poin itu merupakan salah satu yang cukup penting, dan bakal jadi pertimbangan hakim tunggal.
 


(REN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

2 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA