Suap APBD Jambi, Plt Sekda Sebut Ada Arahan Zumi Zola

Arga sumantri    •    Kamis, 04 Jan 2018 08:52 WIB
kpkkasus suap
Suap APBD Jambi, Plt Sekda Sebut Ada Arahan Zumi Zola
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik--MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik mengakui mendapat perintah Gubernur Jambi Zumi Zola untuk menyerahkan sejumlah uang kepada anggota DPRD Jambi, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Erwan, Lifa Malahanum Ibrahim, usai mendampingi kliennya diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekda yang definitif sudah lewat dua bulan yang lalu diganti. Jadi klien (Erwan Malik) kami hanya menjalankan arahan dari pimpinan (Gubernur Jambi Zumi Zola)," kata Lifa, di Gedung KPK, Rabu malam, 3 Januari 2018. 

Lifa menyebut permintaan 'duit ketok palu' APBD Jambi 2018 tidak hanya sekali. Ia menyatakan, kalau kliennya tidak mungkin memberikan uang tanpa seizin pimpinan yang tak lain sang Gubernur Zumi Zola. 

Baca: KPK akan Periksa Zumi Zola

Setelah ada permintaan berulang kali dari dewan di Jambi, kata Lifa, Erwan langsung melaporkan kepada Zumi Zola. Ia menegaskan kliennya tak mungkin memberikan uang tanpa seizin pimpinan.

"Langsung melapor kepada atasannya yaitu Pak Gubernur. Dan di situ lah sebagai seorang pejabat Sekda yang Plt saja beliau menjalankan arahan, untuk jangan permalukan," tutur Lifa.



Lifa menambahkan, KPK telah mengantongi sejumlah rekaman pembicaraan yang berkaitan dengan pengesahan APBD Jambi Tahun Anggaran 2018, termasuk pembicaraan Erwan dengan pimpinan DPRD Jambi maupun Zumi Zola. Rekaman itu telah juga dikonfirmasi terhadap Erwan dalam pemeriksaan sebelumnya. "Beberapa (rekaman), termasuk dengan pimpinannya, termasuk dengan atasannya," ungkap Lifa.

KPK sudah menetapkan empat orang tersangka terkait suap pengesahan APBD Jambi Tahun Anggaran 2018. Mereka adalah anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Dalam kasus ini, Supriyono diduga telah menerima suap Rp400 juta dari tiga pejabat Pemprov Jambi tersebut. Suap diberikan agar Supriyono yang menjabat sebagai Ketua DPW PAN menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola telah menyiapkan 'uang ketok' sebanyak Rp6 miliar untuk mengguyur DPRD Jambi. DPRD diminta menyetujui APBD 2018 tersebut.

Dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 28 November 2017, Satgas KPK baru menyita Rp4,7 miliar. Sementara itu, Rp1,3 miliar lainnya sudah diserahkan Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi lainnya.

Atas perbuatannya, Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Supriyono selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(YDH)