BPKP Temukan Kelebihan Pembayaran Proyek KTP-el

Damar Iradat    •    Senin, 12 Mar 2018 18:31 WIB
korupsi e-ktp
BPKP Temukan Kelebihan Pembayaran Proyek KTP-el
ilustrasi. Medcom.id/Rizal

Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kelebihan pembayaran proyek KTP berbasis elektronik (KTP-el). Pegawai BPKP Suaedi mengatakan uang pembayaran pengadaan automated fingerprint identification system (AFIS) L-1 melebihi perjanjian kontrak.
 
Hal tersebut diungkap Suaedi saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara KTP-el dengan perkara Setya Novanto. Suaedi mengaku juga ikut menghitung kerugian keuangan negara akibat proyek KTP-el.
 
"Untuk pengadaan AFIS, ada pekerjaan yang kontraknya dilakukan untuk 2011 dan 2012," kata Suaedi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.
 
Ia menambahkan, dalam kontrak tersebut, sebetulnya untuk dua paket uang yang akan dibayarkan ke produsen AFIS L-1 sebesar Rp912 miliar. Uang itu dibayarkan ke perusahaan penyedia AFIS L-1, PT Biomorf Lone yang diketahui dimiliki oleh almarhum Johannes Marliem.
 
Namun, menurutnya, berdasarkan hasil audit, diketahui pengadaan sistem AFIS yang dibayarkan sebesar Rp1,3 triliun. Nilai tersebut lebih besar dari yang dijanjikan dalam kontrak.

Baca: Ahli: Hanya 7,4 dari 150 Juta Pemohon Mengaktivasi KTP-el

Ia memaparkan saat itu BPKP mendapatkan bukti dari konsorsium terkait pembayaran kepada vendor penyedia AFIS. Menurutnya, uang Rp1,3 triliun itu juga tak dibayarkan seluruhnya ke vendor.
 
"Jadi, Rp1,3 triliun sekian itu, setelah kami kurangi pajak nilainya Rp1,1 triliun dan yang dibayarkan ke vendor hanya Rp540 miliar," ungkapnya.
 
Kendati begitu, Suaedi mengaku tak mengetahui soal adanya selisih uang kepemilikan konsorsium atau vendor. Menurutnya, audit yang dilakukan tidak sampai ke ranah tersebut.
 
Sebelumnya, pengusaha pemenang tender proyek KTP-el, Andi Agustinus alias Andi Narogong, meminta Tim Fatmawati menggunakan produk AFIS merek L-1 milik perusahaan Johannes Marliem. Permintaan itu disebut perintah langsung dari Irman, salah satu pejabat Kementerian Dalam Negeri yang juga terlibat dalam kasus ini.
 
Namun, saat diuji coba, produk L-1 tak dapat terintegrasi dengan sistem administrasi data kependudukan  (SIAK). Produk tersebut dinilai kalah kualitas dengan produk AFIS merek lainnya.


 


(FZN)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

14 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA