KY Tagih Janji MA

Damar Iradat    •    Selasa, 13 Mar 2018 18:46 WIB
mahkamah agungkomisi yudisial
KY Tagih Janji MA
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menagih janji Mahkamah Agung (MA) untuk menjaga integritas lembaganya. Hal itu menyusul kembali ditangkapnya oknum peradilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 12 Maret 2018 kemarin. 

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, terkait banyaknya oknum-oknum peradilan yang nakal, KY sudah seringkali memberikan rekomendasi menjatuhkan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik. Sayangnya, menurut dia, MA sebagai lembaga yang menaungi peradilan kerap mengabaikan rekomendasi tersebut dengan berbagai alasan. 

"Pengabaian rekomendasi justru akhirnya akan menimbulkan persepsi publik bila MA memegang teguh esprit de corps untuk menutupi bahkan melindungi hakim yang melanggar kode etik," tutur Farid lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Maret 2018.

Seharusnya, kata dia, semangat ini hendaknya diarahkan ke hal-hal positif yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, citra MA saat ini bisa dibilang tengah tercoreng akibat perbuatan para hakim-hakim nakal tersebut.

"Oleh karena itu, KY menagih janji MA untuk menjaga integritas lembaga dengan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY," tegasnya.

Ia menambahkan, seringkali dalih teknis  yudisial seolah menjadi cara untuk menghindar dari sanksi etika. Padahal, seharusnya MA tidak menganggap remeh terhadap aspek etika. 

Farid menegaskan, sebuah itikad pembersihan dan pembenahan saja tidak cukup untuk mengembalikan citra baik MA. Hal tersebut perlu diimbangi dengan usaha kuat untuk meraih kembali kepercayaan publik dan memulihkan keagungan lembaga peradilan.  

KY sebelumnya mencatat praktik suap, gratifikasi, dan jual beli perkara di pengadilan menjadi salah satu 'penyakit' akut di dunia peradilan. Isu itu telah lama menjadi fokus perhatian lembaga pengawas yudikatif tersebut.

Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang. Bahkan, perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya. 

"Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada sebanyak 22 laporan adalah kasus suap dan gratifikasi," kata Farid 

Menurut Farid, citra lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap hakim sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kapasitas, dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Integritas yang seharusnya menjadi harga mati bagi hakim justru tercoreng dengan terulangnya kembali tangkap tangan terhadap hakim. 

Ia melanjutkan, langkah pembersihan, pembenahan, serta pembinaan penting dilakukan agar hal ini tak kembali merusak citra dunia peradilan. Pembinaan itu juga perlu diimbangi dengan menampilkan kemuliaan profesi dari pimpinan pengadilan sehingga menjadi role model atau teladan bawahannya.

KPK menangkap salah satu panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang dan seorang penyuap. Keduanya dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari informasi awal, mereka yang ditangkap diduga terlibat transaksi suap terkait penanganan perkara perdata yang ditengah ditangani Pengadilan Negeri Tangerang.


(Des)