Gubernur BI Diperiksa terkait Kasus e-KTP

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 18 Oct 2016 12:12 WIB
korupsi e-ktp
Gubernur BI Diperiksa terkait Kasus e-KTP
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo mengumumkan suku bunga acuan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (8/5/2014). Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP tahun anggaran 2012.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IR (Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Menurut dia, Agus diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Keuangan. Agus menjadi Menkeu pada 20 Mei 2010–18 April 2013, saat proyek e-KTP berlangsung.

Sebagai Menkeu, Agus diduga kuat tahu banyak soal proses penganggaran proyek e-KTP. Penyidik membutuhkan keterangannya buat membongkar lebih dalam kasus ini.

Sementara itu, hingga saat ini, batang hidung Agus belum terlihat di KPK. "Sampai saat ini belum ada konfirmasi hadir atau enggak," kata Yuyuk.

Selain Agus, KPK juga memanggil beberapa saksi lain. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Ditjen Dukcapil Mahmud, Kepala Biro Administrasi Umum Badan Nasional Pengelola Perbatasan Malyono Mawar, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Elvius Dailami, Staf Seksi Pengamanan Data Subdit Pengelolaan Data Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Naenunus, Pensiunan PNS Ekworo Boedianto, dan mantan Sekretaris Dirjen Administrasi Kependudukan Triyuni Soemartono.

KPK membuka kasus e-KTP kepada publik pada 22 April 2014. Terhitung sejak saat itu, KPK sudah dua tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan ini.

Kala itu, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. Dia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek senilai Rp6 triliun.

Dalam catatan KPK, proyek itu tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Proyek, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merugikan negara sebanyak Rp2 triliun.

Dalam perkembangnya, mantan Dirjen Dikcapil Irman juga ditetapkan jadi tersangka. Irman dan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 64 ayat 1KUHP.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin sempat menyebut, Ketua Umum Golkar Setya Novanto terlibat dalam kasus ini. Novanto bersama dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, disebut mengatur jalannya proyek e-KTP.

Novanto, kata Nazar, kecipratan fee 10 persen dari Paulus Tannos selaku pemilik PT Sandipala Arthaputra yang masuk anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini memenangi tender proyek e-KTP.

Setya belum pernah dimintai keterangan terkait kasus ini hingga sekarang. Dalam berbagai kesempatan Novanto membantah tudingan Nazaruddin.

Terakhir, Nazaruddin menyebut mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Menurut dia, Gamawan turut menerima gratifikasi. Namun, Gamawan membantahnya.


(MBM)