Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyidikan Kasus Novel

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 06 Dec 2018 16:45 WIB
novel baswedan
Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyidikan Kasus Novel
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kiri) - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: Ombudsman RI menemukan sejumlah maladministrasi terkait penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Temuan maladiministrasi itu dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LAHP), untuk kemudian diserahkan ke pihak Polda Metro Jaya.

Temuan maladministrasi dalam pemeriksaan Ombudsman itu antara lain, aspek penundaan berlarut penanganan perkara. Di mana pihak kepolisian tidak menetapkan jangka waktu penugasan penyidik untuk mengusut kasus tersebut.

"Tidak ada batasan jangka waktu tersebut terjadi dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis, 6 November 2018.

Kemudian, kata Adrianus, pada aspek efektivitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini, jumlah penyidik yang terlalu banyak baik dari Polres Jakarta Utara atau Polda Metro Jaya, namun pada prosesnya tidak efektif serta efisien.

"Harusnya penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang, sehingga efektif dalam menentukan jumlah personel," tutur dia. 

Temuan ketiga yakni pada aspek pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian ataupun korban. Artinya, polisi menganggap petunjuk-petunjuk baik dari TKP, saksi atau korban bukan hal penting untuk ditindaklanjuti.

(Baca juga: Polisi Klaim Sudah Maksimal Usut Kasus Novel)

Selanjutnya aspek administrasi penyidikan. Salah satunya, polisi dinilai tidak cermat dalam membuat laporan polisi pelapor Yasri Yudha Yahya dengan nomor No.Pol:55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD, namun dalam surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan TKP yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggap 11 April 2017 tertulis laporan polisi No. Pol 55/K/IV/2017/PMJ/Restro Jakut/S GD.

"Sehingga maladministrasi yang dilakukan adalah tidak cermat dalam dasar penugasan seperti yang dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang menyatakan bahwa surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan," katanya.

Atas temuan itu, Ombudsman memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk polisi. Korps Bhayangkara diminta melakukam gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.

Ombudsman juga meminta Polda Metro Jaya memangkas jumlah penyidik, dengan catatan menugaskan penyidik terbaik dan berkompeten agar proses penyidikan lebih efektif. Terakhir, polisi diminta segera kembali meminta keterangan Novel selaku korban.

"Agar dilakukan permintaan keterangan lanjutan, sebagaimana materi pertanyaan yang pernah dilakukan pada saat permintaan keterangan di Keduataam Besar Republik Indonesia di Singapura," pungkas dia. 

(Baca juga: Tim Khusus untuk Novel Dibentuk bila Kapolri Angkat Tangan)




(REN)