KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nganjuk

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 23:22 WIB
kasus korupsi bupati nganjuk
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nganjuk
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman saat keluar dari gedung KPK -- Foto: Antara/ Akbar Nugroho Gumay

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFR) selaku tersangka kasus gratifikasi dan suap perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017. Penahanan Taufiqurrahman diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Selain Taufiqurrahman, penyidik juga menambah penahanan tiga tersangka lain. Mereka di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan terhadap 4 tersangka selama 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Menurut Febri, penambahan penahanan keempat tersangka itu terhitung sejak Rabu 15 November sampai 14 Desember 2017. Penahanan ditambah demi kepentingan penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan BupatiNganjuk Taufiqurrahman dan empat orang sebagai tersangka gratifikasi dan suap perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Baca: Bupati Nganjuk Masuk Daftar Hitam PDI Perjuangan

Keempat orang tersangka lain itu yakni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten NganjukSuwandi, Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten NganjukMokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

Taufiqurrahman diduga menerima uang suap terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk dari sejumlah pihak melalui orang kepercayaannya. Total uang yang diterima Taufiqurrahman sebanyak Rp298.020.000, dengan rincian dari Ibnu Hajar Rp149.120.000 dan dari Suwandi sebesar Rp148.900.000.

Sebagai pihak pemberi Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Hasto Tegaskan Tindakan Bupati Nganjuk tak terkait Partai

 


(Des)