Praperadilan tak Berhak Adili Kewenangan Penyidik

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 08 Dec 2017 10:36 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Praperadilan tak Berhak Adili Kewenangan Penyidik
Sidang Praperadilan Setya Novanto kembali dilanjutkan - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar,

Jakarta: Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan kubu Setya Novanto terkait kewenangan Ambarita Damanik sebagai penyidik. Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyebut praperadilan tak berwenang mempersoalkan kewenangan penyidik KPK.

"Karena sah dan tidak sahnya penyidik, kewenangannya bukan pada hakim praperadilan, namun pada hakim tata negara," kata Setiadi dalam sidang gugatan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 7 Desember 2017.

Dalam permohonannya, kuasa hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana, menyebut Damanik tidak berwenang menyidik Novanto. Sebab, dia bukan penyidik yang diperbantukan Polri atau Kejaksaan.

Setiadi menilai dalil itu salah tempat. Sebab, praperadilan bukan lembaga yang tepat dalam menyoal kewenangan.

(Baca juga: Pengacara Novanto Persoalkan Status Penyidik kasus KTP-el)

"Praperadilan adalah lembaga pengawasan horizontal yang terbatas dalam hal formil," imbuh dia. 

Ketut menyebut Damanik adalah penyidik independen. Dalam aturan KPK, kata dia, tak ada regulasi tegas menyoal itu, sehingga pengangkatan Damanik menyalahi undang-undang, KUHAP, dan aturan KPK.

"Penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah dan cacat hukum karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk tidak sesuai ketentuan undang-undang," kata Ketut.
 


(REN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

12 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA