KNTI Kecewa Pemprov DKI akan Banding Soal Reklamasi

Arga sumantri    •    Selasa, 21 Mar 2017 12:33 WIB
reklamasi teluk jakarta
KNTI Kecewa Pemprov DKI akan Banding Soal Reklamasi
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). Foto: Antara/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) kecewa dengan rencana banding Pemprov DKI atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara soal reklamasi. KNTI mengakui banding dibenarkan oleh hukum.

Menurut anggota KNTI Tigor Hutapea, putusan PTUN Jakarta sudah jelas memperlihatkan bagaimana desain reklamasi disusun serampangan. Putusan PTUN juga menunjukkan kalau terdapat masalah dalam kebijakan reklamasi.

"Tapi dipaksakan dengan proses banding. Kekecewaan kami ada di sana," kata Tigor di Kantor Walhi, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Tigor meyakini Pemprov DKI Jakarta bakal mencari celah biar banding yang diajukan punya dasar yang kuat. Tigor menduga, poin banding yang bakal diajukan berkenaan dengan prosedural pengajuan gugatan.

"Misalnya, Walhi tidak punya kepentingan gugatan karena tidak ada di Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta," kata Tigor.

Namun, apapun alasan yang diajukan Pemprov DKI, Tigor memastikan KNTI bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta bakal mengawal proses hukum reklamasi. Bila perlu pihaknya bakal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial buat ikut memantau proses banding.

"Kami ingin agar kalau mereka banding, hakim yang dipilih harus memiliki sertifikasi hukum lingkungan," ucap Tigor.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memastikan Pemprov DKI bakal mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta soal reklamasi. Ada tiga hal yang menjadi dasar DKI mengajukan banding.

Pertama, Sumarsono mengakui ada beberapa dokumen terkait zonasi dan tata ruang yang tercecer. Kedua, pihaknya sudah memiliki Analisis Dampak Lingkungan terkait reklamasi. Amdal itu tak pernah disosialisasikan.

"Itu tidak disinggung, seolah Pemprov DKI tidak pernah menyosialisasikan," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin 20 Maret 2017.

Dasar ketiga, menurut Sumarsono, DKI memiliki kewenangan memberikan izin reklamasi. Dia beharap dengan melengkapi berkas yang sempat tercecer, bisa menjadi bahan pertimbangan sehingga DKI memenangkan di pengadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F, I, dan K. KNTI meminta izin reklamasi dicabut karena dianggap cacat prosedur dan substansi.

Izin reklamasi Pulau F dan I masing-masing dikantongi PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladri Kartika Pakci pada 22 Oktober 2015. Sedangkan izin reklamasi Pulau K diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol pada 17 November 2015.

Majelis hakim menilai pemberian izin reklamasi tidak melalui proses konsultasi dengan benar dalam penyusunan Amdal. Gubernur dinyatakan melanggar Pasal 30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.


(MBM)

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

14 hours Ago

pihaknya bakal mengajak asosiasi para pedagang pasar untuk bergerak bersama menciptakan ekonomi…

BERITA LAINNYA