Satgas Saber Pungli Bidik Markus hingga Preman

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 14 Oct 2016 17:45 WIB
reformasi hukum
Satgas Saber Pungli Bidik Markus hingga Preman
Lokasi operasi tangkap tangan di kantor Kemenhub. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menggodok pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas ini membidik semua orang yang terlibat pungli.

"Menyasar orang-orang yang dianggap melakukan kerja sama antara aparat dengan pelaku yang biasa disebut apakah itu middleman, preman, markus (mafia kasus), dan sebagainya," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).

Menurut dia, Satgas akan menguatkan lembaga-lembaga yang sudah ada yang belum mampu berbuat banyak memberantas pungli. Satgas merupakan terobosan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Fokus Satgas Saber Pungli adalah institusi pelayanan publik. "Tentunya ini berlaku bagi aparat di Kejaksaan, Kehakiman, kemudian Kepolisian, kementerian, imigrasi, dan lembaga lainnya," jelas Seskab.

Seskab menambahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto masih menggodok aturan main dan detail mengenai pembentukan Satgas ini. Untuk payung hukum akan diatur dalam peraturan presiden.

"Ini adalah tim yang bersifat ad hoc, tidak permanen karena bagaimana pun kami masih percaya lembaga permanen bisa mengatasi ini (pungli). Tetapi persoalannya, ada hal yang berlangsung terlalu lama sehingga perlu ada syok terapi," tegas Seskab.

Presiden sedang fokus membersihkan pelayanan publik dari praktik pungutan liar. Hal itu bagian dari paket reformasi di bidang hukum.

Tiga hari lalu, Kepolisian menggeledah kantor Kementerian Perhubungan dan menangkap tangan oknum pegawai negeri sipil melakukan pungli. Tiga orang PNS itu ditetapkan sebagai tersangka.

 


(TRK)