KPK Periksa Tiga Saksi Baru di Kasus Korupsi Bakamla

   •    Selasa, 18 Apr 2017 12:21 WIB
suap di bakamla
KPK Periksa Tiga Saksi Baru di Kasus Korupsi Bakamla
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tiga saksi baru dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan "satelit monitoring" di Bakamla RI Tahun Anggaran 2016.

"Tiga orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan (NH)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, seperti disitat Antara, Selasa 18 April 2017.

Tiga saksi yang diperiksa itu dua orang dari swasta masing-masing Achad Halim dan Bram Louis Alexander, serta Managing Director PT ROHDE and SCHWARZ Indonesia, Erwin S. Arif.

KPK baru saja menetapkan Nofel Hasan (NH) sebagai tersangka baru dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan "satelit monitoring" Bakamla.

Nofel Hasan yang menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji.

"Hadiah diduga untuk menggerakkan proses pengadaan "satelit monitoring" di Bakamla RI pada APBN-P 2016 dengan nilai kontrak Rp220 miliar. Dugaan penerimaan hadiah oleh tersangka adalah USD104.500," kata Febri.

Atas perbuatannya, Novel Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nofel Hasan adalah tersangka kelima dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat
tersangka. Tiga di antaranya sudah diproses di persidangan atau berposisi sebagai terdakwa.

Kasus suap di Bakamla terbongkar ketika KPK menangkap tangan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi pada 14 Desember 2016. KPK juga membekuk Hardy Stefanus dan pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI) M. Adami Okta.
 
Lembaga Antikorupsi mengamankan uang Rp2 miliar yang terdiri dari mata uang dolar AS dan dolar Singapura dari tangan Eko. Fulus itu diduga terkait pengadaan satelit monitoring senilai Rp220 miliar.




(UWA)