KPK Mengulik Hubungan Sekjen Kemenhub dengan Dirjen Hubla

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 15 Sep 2017 18:22 WIB
ott di kemenhub
KPK Mengulik Hubungan Sekjen Kemenhub dengan Dirjen Hubla
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo. Foto; Antara/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sugihardjo dimintai keterangan untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan.
 
Dalam pemeriksaan, Sugihardjo mengaku dicecar soal hubungannya dengan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Antonius Tonny Budiono.
 
"Terkait hubungan kerja antara Sekjen dengan Dirjen Perhubungan Laut," kata Sugihardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Bacas: KPK Mengulik Perizinan dan Pengadaan Proyek di Kemenhub

Selain kedekatannya dengan Tonny, anak buah Menhub Budi Karya Sumadi ini juga diminta menjelaskan soal tugas dan fungsinya sebagai Sekjen di Kemenhub. "Lebih kepada tugas dan fungsi," ujarnya..
 
Sugihardjo membantah mengenal dekat penyuap Tonny yakni Kurniawan. Bahkan, kepada penyidik dia menegaskan tidak pernah mengenal bos dari PT Adhiguna Keruktama tersebut.
 
"Saya tidak menjelaskan banyak hanya secara singkat, saya sampaikan dan tidak pernah kenal dengan yang bersangkutan," tuntas dia.
 
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK) sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.

Baca: Masa Penahanan Tersangka Suap Dirjen Hubla Diperpanjang 

Tonny selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sementara Adiputra pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)