Pangkas Kewenangan Kemendagri, Putusan MK Membebani MA

Media Indonesia    •    Jumat, 16 Jun 2017 08:39 WIB
perda
Pangkas Kewenangan Kemendagri, Putusan MK Membebani MA
Gedung Mahkamah Agung. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi kembali memangkas kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi kebijakan daerah. Sebelumnya, MK membatalkan kewenangan Kemendagri terkait pembatalan perda kabupaten/kota.

Pada Rabu 14 Juni, MK kembali membuat Kemendagri kehilangan wewenang untuk membatalkan perda provinsi. Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sangat kecewa karena keputusan tersebut akan menyulitkan pemerintah pusat dalam mengawasi kebijakan daerah.

Bila terdapat perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau merugikan masyarakat, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

Juru bicara MA Suhadi mengatakan putusan MK tersebut akan menambah beban kinerja bagi MA. "Jelas (beban kerja) akan bertambah, tapi apa boleh buat kalau itu putusan MK," kata Suhadi, kemarin.

Namun, ia mengingatkan, MA dalam hal ini bersifat pasif, menunggu pengajuan judicial review perda. "Kalau ada yang keberatan dengan perda dan diajukan keberatan, baru akan ada aktivitas di MA," jelasnya.

Baca: Jurus Kemendagri Agar Tetap Bisa Mengawasi Perda

Dia pun tidak bisa membayangkan berapa banyak pihak yang keberatan terkait pemberlakukan suatu perda. "Itu hal baru bagi MA. Itu belum pernah kita alami," cetusnya.

Putusan MK itu merupakan jawaban atas uji materi Pasal 251 Ayat 1, 2, 7, dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945, pengujian perda menjadi kewenangan konstitusional MA.

Pasal 251 Ayat 1 dan 4 UU Pemda mengatur pembatalan perda provinsi melalui mekanisme executive review. Oleh karena itu, pertimbangan hukumnya sama dengan keputusan uji materi atas perda kabupaten/kota tertanggal 5 April 2017.


(UWA)