Sekjen KONI Diperiksa terkait Kasus Kemendes-BPK

Antara    •    Kamis, 10 Aug 2017 12:12 WIB
suap di bpk
Sekjen KONI Diperiksa terkait Kasus Kemendes-BPK
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat E.F. Hamidy. Dia akan dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kemendes PDTT 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ALS (Ali Sadli)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.

Selain memeriksa Hamidy, KPK juga akan memeriksa dua saksi lainnya dalam kasus yang sama. Mereka adalah Eni Lutfiah berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswa bernama Ihkam Aufar.

Sebelumnya, KPK telah memperpanjang masa penahanan terhadap Ali Sadli dan tersangka Rochmadi Saptogiri selama 30 hari terhitung dari 26 Juli 2017 sampai dengan 24 Agustus 2017. hal itu dilakukan terkait kepentingan penyidikan. 

Ali Sadli adalah kepala Sub Auditorat III B.2 BPK sedangkan Rochmadi Saptogiri adalah auditor utama keuangan negara (AKN) III BPK RI. Dua orang itu merupakan pihak penerima suap dalam kasus tersebut.

Baca: Kasus Suap Auditor BPK Segera Dibawa ke Meja Hijau

Sementara itu, untuk dua tersangka lainnya sebagai pihak pemberi suap. Mereka adalah mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito (SUG) dan mantan Kepala Bagian TU dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP).

Sebagai pihak pemberi Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai penerima Rochmadi dan Ali disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OGI)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA