LPSK Perkenalkan PP 43/2017 kepada Aparat Hukum

   •    Jumat, 10 Nov 2017 11:55 WIB
kekerasan
LPSK Perkenalkan PP 43/2017 kepada Aparat Hukum
Ilustrasi/MTVN

Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkenalkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana kepada aparat kepolisian. Penegak hukum menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Seluruh Indonesia di Jakarta.

Ketua LPSK Abdul Haris Samendawai mengatakan PP tersebut disahkan dan ditandatangani akhir Oktober 2017.

"Dengan demikian, PP ini masih baru sehingga perlu diketahui penegak hukum sehingga dapat dilaksanakan maksimal. Apalagi, PP ini dengan tegas mewajibkan penyidik kepolisian dan jaksa menginformasikan kepada korban melalui orang tua atau walinya bahwa mereka punya hak mengajukan restitusi," kata Semendawai seperti dilansir Antara, Jumat 10 November 2017.

Bentuk restitusi merupakan ganti rugi atas kehilangan kekayaan, kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan median dan/atau psikologis. Bila pelaku tindak pidana adalah anak, orang tua baik ayah maupun ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat lah yang berkewajiban membayar.

"Kerugian yang diminta ganti bisa material dan immaterial," kata Semendawai.

Selain PP Nomor 43 Tahun 2017 LPSK juga menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Semendawai berpendapat, pada sejumlah kasus, perempuan atau anak perempuan, menjadi korban tindak pidana sehingga lahirnya perma dianggap sangat relevan, khususnya dalam kasus-kasus dengan perempuan sebagai korban.

Dia mencontohkan anak korban perempuan dalam persidangan berhak didampingi dan pemeriksaan dimungkinkan menggunakan teleconference. Bila anak perempuan korban tersebut mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk diperiksa menggunakan konferensi jarak jauh,  jaksa dan hakim harus mengizinkannya karena pemeriksaan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dengan teleconference dianggap sangat penting.

Biasanya, anak korban takut ketika harus berhadapan dengan pelaku di persidangan. Akibatnya, mereka sulit menjelaskan penderitaan yang diterima. Kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma baru bagi mereka.

"Kami  mengapresiasi Pusdik Mahkamah Agung yang menggelar kegiatan ini. Dengan harapan akan banyak penegak hukum yang peduli dengan saksi dan korban, khususnya anak dan perempuan," ucap dia.


(OJE)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

56 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA