KPK Garap 2 Pejabat Jasa Marga

Cecillia Ong    •    Selasa, 21 Nov 2017 14:01 WIB
suap di bpk
KPK Garap 2 Pejabat Jasa Marga
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Direktur Keuangan PT Jasa Marga, Donny Arsal, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Donny diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap kantor Cabang PT Jasa Marga Purbaleunyi pada tahun 2017.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SBD (Setia Budi) dan SGY (Sigit Yugoharto)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 21 November 2017. 

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan  terhadap Head of Internal Audit PT Jasa Marga, Laviana Sri Hardini. Laviana juga diperiksa sebagai saksi untuk Setia Budi dan Sigit. 

KPK menetapkan Auditor Madya Sub Auditoriat VII BPK Sigit Yugoharto dan General Manager Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setia Budi sebagai tersangka.
 
Sigit ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap kantor cabang PT Jasa Marga Purbaleunyi. Ia diduga menerima hadiah atau janji berupa motor Harley Davidson Sportster 883 yang harganya ditaksir mencapai Rp115 juta.

Motor tersebut diberikan Setia berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK yang diketuai oleh Sigit terhadap kantor cabang PT Jasa Marga Purbaleunyi.

Pada 2015 dan 2016 diindikasikan terdapat temuan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecekan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kewajarannya.
 
Atas perbuatannya, Sigit disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, sebagai pemberi suap, Setia Budi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. 
 


(REN)