KPK Dalami Rencana Siti Masitha Maju di Pilkada Tegal 2018

Damar Iradat    •    Jumat, 03 Nov 2017 01:04 WIB
ott kpk
KPK Dalami Rencana Siti Masitha Maju di Pilkada Tegal 2018
Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha Soeparno menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017). Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami rencana Siti Masitha yang bakal maju dalam Pilkada serentak 2018. Masitha diduga menggunakan uang suap untuk kepentingan politiknya. 

Penyidik memeriksa Ketua DPC Hanura Kota Tegal, Jawa Tengah, Abas Toya Bawazier untuk mendalami hal tersebut. Kepada Abas, penyidik mengonfirmasi soal rencana Masitha yang akan maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Tegal periode selanjutnya. 

"Penyidik mendalami bantuan-bantuan yang diduga mengalir ke parpol-p‎arpol yang salah satunya Hanura, yang merupakan bagian dari kegiatan safari politik tersangka (Siti Masitha)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 2 November 2017.

Abas mengakui bahwa DPC Hanura Tegal sempat mendukung Masitha maju di Pilkada 2018. Hanura bersama Golkar, NasDem, dan PPP pun memang sempat sepakat membentuk koalisi mendukung Masitha. 

Namun Abas mengaku pihaknya dari Hanura tidak tahu terkait uang suap yang diduga untuk kepentingan politik Masitha. Termasuk dugaan aliran dana dari Masitha kepada Hanura terkait safari politik.

"Enggak keterkaitan. Kita hanya masalah politik saja," ucap Abas.

Seperti diketahui, Masitha bersama orang kepercayaannya, Amir Mirza Hutagalung tersandung kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah. Mereka juga terjerat suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017.

Keduanya diduga telah mengumpulkan uang haram sejak Januari hingga Agustus 2017. Fulus yang terkumpul mencapai Rp5,1 miliar.

Penerimaan suap kepada keduanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, terkait dugaan suap pengelolaan pelayanan dana kesehatan sejumlah Rp1,6 miliar. 

Sementara itu, uang sebesar Rp3,5 miliar diterima Mashitah diduga berasal dari fee proyek di lingkungan Pemkot Tegal dalam rentang waktu yang sama. Pemberian uang diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan kepala dinas. 

Atas perbuatannya, Masitha dan Amri Mirza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(DHI)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

55 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA