Kembali Jerat Novanto, Putusan MK Untungkan KPK

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 12 Oct 2017 19:44 WIB
kpkkorupsi e-ktpsetya novanto
Kembali Jerat Novanto, Putusan MK Untungkan KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikaan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12) malam - MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan kembali tersangka yang memenangkan praperadilan menguntungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi ini dapat kembali menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi KTP-el yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "Kita akan jalan terus dan tentu saja akan semakin kuat ketika ada putusan MK yang kemaren tapi kami akan pelajari lebih lanjut," kata Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Meski Febri belum mau mengumbar ihwal penerbitan sprindik baru untuk Novanto dalam waktu dekat. Dia tak menampik penyidik tengah fokus menangani perkara yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

"Kita belum bicara kasus hukum karena yang kita lakukan sekarang adalah penanganan perkatra KTP-el secara keseluruhan bahwa ada pihak-pihak yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum tentu akan kita proses," ujarnya.

Tak hanya itu, Febri juga mengakui dalam kasus korupsi megaproyek itu pihaknya mengendus keterlibatan sejumlah pihak. Novanto ataupun pihak-pihak lainnya dipastikan tidak akan lolos dari bidikan lembaga antirasuah.

"Kami juga lihat banyak pihak yang juga terlibat dalam indikasi kasus KTP-el ini. Siapapun itu selama bukti permulaannya cukup terpenuhi akan kita proses," pungkas Febri.

(Baca juga: MA: Perkara Mudah Jerat Kembali Novanto)
 
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan bahwa lembaga penegak hukum dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka kembali meski sudah menang praperadilan. MK juga memutuskan jika alat bukti yang telah digunakan dalam penyidikan sebelumnya bisa digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

MK mengeluarkan putusan itu setelah menyidangkan uji materi atas Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang diajukan mantan Direktur PT Mobile 8 Anthony Candra Kartawiria. Keputusan itu diambil setelah ada perbaikan substansial.

KPK sebelumnya menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el). Novantobersama dengan tersangka Andi Narogong diduga ikut andil mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun dari mulai penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan KTP-el.

(Baca juga: KPK Bertekad tak Mau Lagi Dipecundangi oleh Novanto)

Novanto dan Andi Narogong juga disebut telah mengeruk keuntungan sebesar Rp574,2 miliar dari proyek tersebut. Namun, status tersangka Novanto itu gugur setelah Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Iskandar memenangkan gugatannya.

Dalam amar putusannya, Hakim Cepi menganggap penetapan tersangka KPK terhadap Novanto menyimpang dan tidak sah. Dengan begitu, penetapan tersangka Novanto tidak memiliki kekuatan hukum.


(Des)