Sumarsono bakal Ajukan Banding Soal Reklamasi 3 Pulau

LB Ciputri Hutabarat    •    Senin, 20 Mar 2017 11:22 WIB
reklamasi teluk jakarta
Sumarsono bakal Ajukan Banding Soal Reklamasi 3 Pulau
Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terkait reklamasi Pulau F, I dan K. Sebelum mengajukan banding, Pemprov DKI akan melengkapi sejumlah dokumen terlebih dahulu.

"Iya (maju). Kalau maju kita lihat dulu dokumennya. Belum kita tandatangani, kita masih punya waktu sampai 30 Maret," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2017.

Sumarsono membeberkan ada tiga hal yang menjadi dasar DKI mengajukan banding. Pertama, Sumarsono mengakui ada beberapa dokumen terkait zonasi dan tata ruang yang tercecer.

Kedua, kata Sumarsono, pihaknya sudah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait reklamasi. Amdal itu tak pernah disosialisasikan. "Itu tidak disinggung, seolah Pemprov DKI tidak pernah menyosialisasikan."

Ketiga, lanjut Sumarsono, DKI memiliki kewenangan memberikan izin reklamasi. Dia beharap dengan melengkapi berkas yang sempat tercecer, bisa menjadi bahan pertimbangan sehingga DKI memenangkan di pengadilan.

"Pemprov DKI tetap meyakini bahwa apapun kebijakan yang dilakukan pasti dalam koridor aturan. Tidak mungkin Pemprov DKI membuat sebuah kebijakan asal-asalan. Pasti ada dasar yang kuat," ujar Sumarsono.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F, I, dan K. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta izin reklamasi dicabut karena dianggap cacat prosedur dan substansi.

Adapun izin reklamasi Pulau F dan I masing-masing dikantongi PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladri Kartika Pakci pada 22 Oktober 2015. Sedangkan izin reklamasi Pulau K diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol pada 17 November 2015.

Majelis hakim menilai pemberian izin reklamasi tidak melalui proses konsultasi dengan benar dalam penyusunan Amdal. Gubernur dinyatakan melanggar Pasal 30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.


(MBM)

KPK Tegaskan Penuhi Aspek Hukum dan Medis dalam Penanganan Novanto

KPK Tegaskan Penuhi Aspek Hukum dan Medis dalam Penanganan Novanto

19 minutes Ago

KPK menegaskan sudah bertindak sesuai prosedur terhadap Setya Novanto. 

BERITA LAINNYA