UU Kewarganegaraan Digugat di MK

Misbahol Munir    •    Kamis, 06 Oct 2016 12:13 WIB
kewarganegaraan arcandra tahar
UU Kewarganegaraan Digugat di MK
Anggota Paskibraka yang sebelumnya batal menjadi Paskibraka karena memiliki kewarganegaraan ganda Gloria Natapradja Hamel menunggu waktu pelaksanaan upacara penurunan bendera di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016). Foto: MI/Panca

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016 Gloria Natapradja Hamel sempat tidak diperbolehkan ikut mengibarkan Pusaka Merah Putih saat upacara 17 Agustus 2016 di Istana Negara. Musababnya, Gloria diketahui ber-dwikewarganegaraan.

Ira Hartini Natapraja Hamel, orang tua Gloria Natapradja Hamel, lalu mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) di Mahkamah Konstitusi.

"Pemohon menilai anaknya yang merupakan hasil perkawinan campuran antara dirinya dengan pria berkewarganegaraan lain, mendapat diskriminasi akibat berlakunya ketentuan tersebut," ujar kuasa hukum Pemohon, Fahmi Bachmid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (6/10/2016).

Pemohon merasa dirugikan dengan norma dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan yang menyebutkan, anak hasil dari perkawinan campur yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah Undang-undang tersebut diundangkan.

Gloria yang baru berusia 16 tahun belum memenuhi syarat administrasi untuk dapat memilih kewarganegaraan antara warga negara Indonesia (WNI) mengikuti kewarganegaran Pemohon selaku ibu kandungnya, atau memilih menjadi warga negara Perancis mengikuti kewarganegaraan ayah kandungnya.

Pemohon berpendapat, kondisi itu membuat status Gloria dipersoalkan terkait dengan memperoleh pelayanan administrasi maupun kegiatan yang menyangkut kenegaraan.

"Akibat dipersoalkan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak Pemohon, menimbulkan kerugian langsung bagi diri Pemohon dan atau anak Pemohon yang belum dewasa dengan tidak bisa menjadi anggota Paskibraka pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 2016," ujar Bachmid.

Padahal, kata Bachmid, negara memberikan pengakuan kewarganegaraan ganda pada anak yang belum berusia 18 tahun secara otomatis, yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.

Lebih lanjut, Pemohon menyebutkan bahwa Pasal 41 UU Kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945. Dalam petitumnya, Pemohon kemudian meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

"Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata dia.


(MBM)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA