Kendala Pemprov DKI Sertifikasi Tanah yang Diklaim Toeti Soekarno

Nur Azizah    •    Senin, 08 Aug 2016 16:28 WIB
pembelian lahan cengkareng
Kendala Pemprov DKI Sertifikasi Tanah yang Diklaim Toeti Soekarno
Tanah Cengkareng Barat. Foto: MTVN.com/Wanda Indana.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sebagai pemilik tunggal yang sah tanah seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sertifikasi tanah belum bisa dilakukan karena selalu terkendala penguasaan oleh masyarakat.

Keyakinan sebagai pemilik tunggal itu berdasarkan pada 11 surat pelepasan hak dari beberapa penggarap ke Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI. Pada tahun 1957 dan 1967, pembebasan lahan mulai dilakukan. Pemprov DKI juga mengaku DKPKP telah mengantongi sertifikat hak pakai sejak tahun 2004 silam.

Sertifikat tanah Cengkareng Barat atas nama Toeti Soekarno (kiri) dan salinan Lettec C Kelurahan Cengkareng Barat. Foto: MTVN.com/Nur Azizah.


“Kami masih belum bergeser kalau itu aset Pemprov. Tercatat ada 10,1 hektare,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset DKI Jakarta Hafidz kepada Metrotvnews.com, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juli 2016.

(Klik: Gratifikasi Lahan Cengkareng Barat Mengalir Jauh)

Hafidz mengakui Pemprov DKI belum mengantongi sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan. Bukti yang ada hanya berupa girik. Pembuatan sertifikat terkendala proses pengukuran tanah di lapangan.

“Dari zaman 1998 Biro Kelengkapan sudah memproses untuk membuat sertifikat. Tapi pengukuran terkendala karena ada penguasaan oleh masyarakat di lapangan,” terang Hafidz. Permasalahan tersebut terus terjadi setidaknya hingga tahun 2007. 

Saat itu, seorang warga bernama Darianur Lungguk Sitorus tiba-tiba mengklaim sebagai pemilik lahan yang terletak di Jalan Rawa Bengkel, Cengareng Barat itu. DKPKP DKI geram dan menggugat pemilik PT Sabar Ganda itu dengan tuduhan penyerobotan tanah. Hingga tingkat kasasi, DL Sitorus tidak bisa menunjukan batas dan letak tanah miliknya.

“Akhirnya Mahkamah Agung memutuskan NO. NO itu tidak memenuhi syarat formil. Putusan kembali ke pemilik awal yaitu DKPKP DKI,” jelas Kepala Subbagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintahan Jakarta Haratua Purba kepada Metrotvnews.com.

Tak hanya menguatkan kepemilikan, majelis hakim MA juga meminta DL Sitorus membayar ganti rugi sebesar Rp6,9 miliar karena menyerobot dan merusak kebun bibit. “Itu semakin menguatkan kalau tanah itu punya DKI,” klaim Haratua.

(Klik: Menelusuri Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Cengkareng)

Saling klaim belum selesai. Tanah di Cengkareng Barat sepertinya identik dengan masalah. Pada tahun 2009, datang Toeti Noezlar Soekarno. Wanita asal Bandung, Jawa Barat, ini mengaku sebagai pemilik lahan 10,1 hektare.

Pertengahan November 2015, Toeti melalui kuasanya, Rudy Hartono Iskandar, menjual 4,6 hektare kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta. Setelah proses tawar-menawar, Dinas Perumahan sepakat membeli Rp14,1 juta per meter persegi dengan total Rp668 miliar.

Pembelian lahan seluas 4,6 hektare itu berujung kisruh setelah menjadi salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. BPK menyebut, Pemprov DKI membeli lahan sendiri di Cengkareng Barat dan terancam merugi Rp668 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang dan melaporkan temuan BPK ke KPK dan Bareskrim Polri. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. BPK juga terus menelusuri kepemilikan tanah tersebut berikut tali-temalinya dengan aliran uang.

(Klik: Bareskrim Telah Periksa 20 Saksi Terkait Kasus Lahan Cengkareng Barat)


(DOR)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

3 hours Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA