Menteri Yasonna tak Bermaksud Meringakan Hukuman Koruptor

Wanda Indana    •    Rabu, 12 Oct 2016 08:28 WIB
remisi koruptor
Menteri Yasonna tak Bermaksud Meringakan Hukuman Koruptor
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak berencana menghilangkan justice collaborator (JC) sebagai salah satu syarat pemberian remisi untuk meringankan hukuman para koruptor.

Menurut Yasonna, pencabutan remisi terhadap terpidana narkoba, korupsi dan terorisme merupakan pelanggaran HAM. Karena itu, dirinya bersikeras melakukan kajian terhadap revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai konsep pemberian remisi narapidana.

Yasonna mengatakan, seharusnya JC tidak diatur di dalam PP. Hal itu sesuai ketentuan di dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 serta UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara proses JC ditempatkan di pengadilan.

"Menurut UCAC (United Nation Convention Against Corruption) JC sangat didorong, kita sangat bantu. Tapi itu letaknya di pengadilan dan penuntutan. Jadi kalau tidak JC, tuntut seberat-beratnya oleh jaksa, dan hukum seberat-beratnya," kata Yasonna dalam program Primetime News Metro TV, Jakarta Pusat, Selasa (12/10/2016).


Pengendara melintas di depan mural yang bertuliskan "Kapan Koruptor Ditembak Mati?" di kawasan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/10/2016). Foto: MI/Arya Manggala

Yasonna mengungkapkan, Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham hanya bertugas membina narapidana menjadi warga negara yang patuh. Termasuk berwenang memberikan remisi kepada napi yang memiliki sikap baik selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Sejumlah pakar hukum pun diundang untuk membahas terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Dalam pertemuan itu, kata Yasonna, disepakati menghilangkan syarat JC untuk pemberian remisi, namun hanya untuk narapidana kasus narkoba saja.

"Jalan tengahnya setelah kita bertemu, jangan dulu untuk korupsi, narkoba iya. Karena napi narkoba ini memang harus diperah," kata Yasonna.


(MBM)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA