Sistem Noken di Pilgub Papua Dituding Penuh Kecurangan

Faisal Abdalla    •    Kamis, 26 Jul 2018 17:29 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Sistem Noken di Pilgub Papua Dituding Penuh Kecurangan
Ilustrasi Pilkada 2018 - Medcom.id.

Jakarta: Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua nomor urut dua, Jhon Wempi Witepo - Habel Melkias mengguggat hasil Pilgub Papua yang dimenangkan oleh paslon incumbent, Lukas Enembe - Klemen Tinal. Paslon 2 menuding Pilgub Papua penuh kecurangan. 

Hal itu disampaikan kuasa hukum paslon dua, Saleh saat membacakan pokok perkara di sidang pendahuluan perselisihan hasil pilkada (PHP) Pilgub Papua di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

"Adanya rangkaian jumlah kecurangan, kekerasan, dan sejumlah kejahatan demokrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Lukas Enembe-Klemen Tinal selaku petahana atau incumbent beserta tim suksesnya," kata Saleh di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.

Kubu paslon dua menuding pasangan Lukas-Klemen menggunakan aparat negara seperti ASN, kepala daerah hingga aparat keamanan untuk melakukan intervensi selama proses pemungutan suara Pilgub Papua. Selain itu, kubu paslon dua juga mengkritisi pemungutan suara dengan sistem noken yang dianggap tak dilakukan secara benar sehingga menguntungkan kubu petahana. 

Lebih lanjut, kubu paslon dua juga menuding KPU Provinsi Papua selaku termohon telah melakukan intervensi dan intimidasi untuk kepentingan paslon petahana.

"Sistem noken dengan musyawarah di tingkat kampung dan pada saat rekap di tingkat distrik ternyata tidak dilakukan dan tidak diselenggarakan oleh termohon selaku penyelenggara pemilu karena adanya intervensi dan intimidasi dari termohon secara terstruktur dan masif," tandas dia. 

Atas dasar itu, kubu paslon 2 memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan dengan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018. Selain itu, kubu paslon dua juga meminta KPU untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di 13 kabupaten yang menggunakan sistem noken.





(REN)