Sengketa Pilkada di MK Terus Menurun

Faisal Abdalla    •    Kamis, 26 Jul 2018 18:52 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Sengketa Pilkada di MK Terus Menurun
Juru Bicara MK Fajar Laksono (kanan) - MI/Susanto.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis, 26 Juli 2018 mulai menggelar sidang perselisihan hasil pilkada (PHP) serentak 2018. Mahkamah bakal menyidangkan 70 perkara. 

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan jumlah sengketa pilkada yang diajukan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

"(Penurunan) ini sebetulnya banyak faktor. Yang kita harapkan penyelenggaraan pilkada semakin bagus sehingga keberatan-keberatan terhadap penetapan KPU menjadi minim," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.

Fajar menuturkan, pada 2015, dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, sebanyak 161 daerah mengajukan sengketa. Di 2017, dari 101 daerah yang menggelar pemilihan, sebanyak 60 daerah mengajukan sengketa. Sementara pada tahun 2018, dari 171 daerah yang menghelat pilkada, 70 daerah yang bersengkata.

Lebih lanjut, Fajar mengatakan, MK tetap berpedoman pada Pasal 158 UU Pilkada dalam menentukan perkara-perkara yang bisa diproses lebih lanjut. Pasal itu mengatur bahwa hasil pilkada yang bisa diperkarakan adalah pilkada yang selisih suaranya berkisar antara 0,5% - 2% dihitung dari jumlah penduduk.

Namun, Fajar menegaskan MK tetap akan memproses perkara lebih lanjut jika memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal yang bersifat prinsipil dan mendasar. 

"Sebetulnya ini sekaligus membantah bahwa MK adalah 'Mahkamah Kalkulator'. Sekali lagi (Pasal) 158 secara prinsip diterapkan, tapi ketika ditemukan hal-hal prinsip dan spesifik akan dilanjutkan. Ini dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pilkada," tutur dia. 

MK hari ini mulai menyidangkan perselisihan hasil pilkada dengan agenda sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan ini akan digelar selama dua hari, yaitu 35 perkara digelar hari ini dan 35 lainnya dilanjutkan Jumat, 27 Juli besok. Persidangan disebar ke dalam tiga panel. Masing-masing panel akan dipimpin oleh tiga hakim konstitusi. 

Dalam sidang pendahuluan, dihadirkan pihak pemohon, termohon dalam hal ini KPU RI maupuun KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak terkait seperti pengawas pemilu. Dalam sidang ini hakim konstitusi akan mendengarkan pokok permohonan pemohon. Setelah itu, pihak termohon diberikan kesempatan untuk menjawab dalil yang diajukan pemohon pada sidang berikutnya. 




(REN)