Sekeluarga Terancam Dibui karena Kasus Pemerkosaan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 27 Jul 2018 13:06 WIB
pemerkosaan
Sekeluarga Terancam Dibui karena Kasus Pemerkosaan
Ilustrasi/Medcom.id

Jakarta: Satu keluarga terancam dipenjara karena terlibat kasus yang berkaitan. Seorang ibu dengan dua anaknya, berinisial WA, 15 dan AA, 17 terjerat kasus pemerkosaan.

Kasus bermula ketika AA memerkosa adiknya, WA. AA enam kali menyetubuhi WA hingga akhirnya hamil.

WA kemudian menggugurkan kandungan tanpa bantuan medis. Calon bayi itu tewas.

Baik AA dan WA sudah menjalani proses hukum atas kasus tersebut. AA yang memerkosa dihukum dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian, Jambi.

Sedangkan WA yang menjadi korban pemerkosaan tetap dibui karena aborsi. WA dihukum enam bulan penjara.

"Ibunya (AA dan WA) juga yang memiliki andil dalam aborsi anaknya masih diproses (hukum)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

Keterlibatan sang ibu yang kini menjadi tersangka masih dalam penyidikan. Ia terancam penjara bila terbukti terlibat.

"Ibunya diduga memiliki peran sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap ibunya. Kalau terbukti melanggar UU maka satu keluarga masuk semua," tegas dia.

Dilema Penegakan Hukum

Abdullah menilai ada dilema penegakan hukum antara keadilan dan kepastian hukum dalam kasus tersebut. Pasalnya, WA yang menjadi korban pemerkosaan harus meringkuk di penjara karena mengaborsi calon buah hati.

"Kalau bicara soal rasa keadilan tentunya semuanya ingin mendaptakan keadilan, tetapi adil itu sendiri sering saya sampaikan, adil itu ketidaksamaan. Sedangkan prinsip hukum kesamaan kalau disamakan justru tidak adil. Dalam hukum kalau tidak disamakan itu juga tidak adil," beber Abdullah.

Peristiwa ini menjadi keprihatinan semua pihak, termasuk penegak hukum. Apalagi, kasus ini menjadi sorotan internasional.

Ia memastikan MA fokus pada kasus yang melibatkan perempuan. Tapi, MA menghormati keputusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apa pun alasannya, kode etik mengatur keputusan bagian dari independensi hakim.

MA juga tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum tak melayangkan banding maupun kasasi. Kasus itu tak berdampak kepada MA.

"Kalau sudah menerima keputusan pada tingkat tersebut, perkara itu berhenti sampai di sana, tidak sampai ke MA. Kecuali merasa belum mendapatkan keadilan," ucap dia.


(OJE)