Pengacara Syafruddin Sebut Dakwaan KPK Prematur

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 15 May 2018 11:21 WIB
kasus blbi
Pengacara Syafruddin Sebut Dakwaan KPK Prematur
Kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra menilai, dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya terkesan dipaksakan atau prematur. Bahkan, disebut Yusril dakwaan itu hanya menyalin dari yang tertulis di Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).

Yusril menyebut di dalam MSAA itu, jelas diatur secara detail perjanjian antara pemerintah dan para debitur BLBI, termasuk aturan soal mekanisme penyelesaiannya yang sampai sekarang masih berlaku. Salah satunya, mempersilakan mengajukan komplain atau gugatan ke pengadilan jika tidak merasa puas.

"Oleh karenanya diatur dalam satu perjanjian dan perjanjian itu sampai hari ini masih berlaku dan di dalamnya itu ada klausa-klausa yang menyatakan bahwa apabila para pihak itu tidak puas terhadap apa yang diputuskan, maka mereka dapat mengajukan komplain dan mengajukan gugatan ke pengadilan," kata Yusril saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Yusril menilai ada keganjilan dalam pengusutan perkara ini. Sebab, lanjut dia, bila mengacu kepada isi MSSA itu, tidak ada alasan KPK untuk menjerat kliennya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini, jadi kasus ini dianggap sudah selesai dalam perdata, tiba-tiba kalau sekarang KPK menganggap bahwa ada unsur tindak pidana korupsi dan itu didasarkan pada audit BPK yang baru atas perintah KPK sendiri," ujar dia. 

(Baca juga: Eks Kepala BPPN akan Ajukan Eksepsi)

Dia mengklaim kalau keputusan yang diambil oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada 2004 sudah berdasarkan hasil audit dari BPK pada waktu itu. Hasilnya, kasus Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sudah selesai seluruhnya dan bisa diterbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas).

"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi, audit invenstigatif atas permintaan KPK dan hasilnya lain itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu dan telah melahirkan pada suatu kebijakan itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," klaim dia.

Dia juga menyebut kalau kliennya bukan pihak yang harus bertanggung jawab atas penjualan aset PT Dipasena. Apalagi, Syafruddin tidak pernah tahu aset PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA) pada masa 2007.

Yusril mengakui selain menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, kliennya juga tengah menjalani persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Syafruddin menggugat Menteri Keuangan dan PT PPA.

Syafruddin menggugat keduanya karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga KPK menetapkannya sebagai tersangka. Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018 itu, Syafruddin menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006 bahwa SKL kepada pemilik BDNI, Sjamsul Nursalim, layak diberikan karena pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(Baca juga: Mantan Kepala BPPN Didakwa Rugikan Negara Rp4,58 Triliun)

Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT BDNI milik Sjamsul Nursalim layak untuk diberikan karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan-perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Dia diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.
 
Tak hanya itu, Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Saat itu, Syafruddin menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul.




(REN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA