Menteri PUPR Memenuhi Panggilan KPK

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basuki datang sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Kementerian PUPR.

Ini merupakan pemeriksaan ulang setelah sebelumnya Basuki batal memenuhi panggilan penyidik pada Jumat, 11 Mei 2018. "Kalau dari undangannya sih (diperiksa) untuk RE (tersangka Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan)," kata Basuki di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

Basuki ogah menjelaskan lebih detail. Dia buru-buru masuk ke lobi Lembaga Antikorupsi untuk menjalani pemeriksaan.

KPK menetapkan Rudi Erawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan jalan milik Kementeriaan PUPR Tahun Anggarran 2016.

KPK juga menetapkan sepuluh tersangka lain. Di antaranya, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Mantan Anggota DPR‎ RI, Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini dari pihak swasta dan Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin.

Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, serta Yudi Widiana Adia.

Rudi Erwan diduga menerima suap dan gratifikasi Rp6,3 miliar terkait proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kementerian PUPR. Suap dan gratifikasi dianggap bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya.

Rudi Erawan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)